BPN Bersama Polda Kalteng Kerjasama Berantas Mafia Tanah

Palangka raya, IB – Kepolisian daerah (Polda) Kalimantan tengah (Kalteng) bekerjasama dengan Kantor Wilayah Badan pertanahan nasional (BPN) Provinsi Kalteng menggelar
Penandatanganan surat keputusan bersama (Mou) tentang pembentukan tim perpadu pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Acara dilaksanakan bertempat di Swiss-Belhotel Danum, Km.05, Kota Palangka raya, Selasa (18/09/2018) pukul 08:00 WIB

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolda Kalteng,Wakapolda, Irwasda, Kepala BPN Provinsi Kalteng, Kepala BPN Kota Palangka raya, Kepala BPN Se- Kalteng dan juga Kapolres Se- Kalteng

Kepala BPN Provinsi Kalteng Pelopor  Mengatakan, “Kasus pertanahan di Kalimantan tengah secara Kuantitatif yang terdaftar kepada kami belum terlalu banyak, belum ada sampai 1000. Maka dari itu, dengan adanya kegiatan ini, kami akan melakukan pemetaan, Agar data yang ada pada kami dan juga data yang ada di Kepolisian akan dipadukan, Siapa tau ada yang Overlap,” Kata Pelopor saat diwawancarai para awak media.

“Yang terpenting dalam kegiatan ini adalah bagaimana kita punya langkah strategis dan sistimatis untuk memastikan kepimilikan tanah yang ada itu dilindungi Negara dengan cara menyelesaikan masalah yang ada, dan masyarakat tidak dibiarkan sendiri menyelesaikan masalah yang ada, semua ada tahapanya, karena ada struktur, ada sistim, ada pola secara resmi, legal, dan melindungi semua pihak,”Tegasnya.

Kapolda Kalteng Irjen Pol Drs Anang revandoko menambahkan, “Semua permasalahan ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara komunikasi. Upaya Preventif akan dilakukan, dan semua ini hanya masalah edukasi. Maka dari itu, upaya hukum adalah upaya terakhir. “Tambah Anang

“Kami akan memasang Pamflet yang akan di pasang kepada seluruh Desa dan akan di bantu Babinkamtibmas, semua itu tak lain agar masyarakat lebih tau cara kepemilikan tanah yang sah. Setelah edukasi mereka mengerti dan memahami, jadi mereka tau, mana masalah hukum dengan upaya mediasi dan mana masalah upaya hukum penegakan yang terbatas, dengan ini masyarakat akan tau kepastian hukum, jadi tidak ada lagi tanah yang tidak bersertifikat.”Tutup Anang.(Lukman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *