Palangka Raya — Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran secara resmi membuka Seminar International Day of the World’s Indigenous People bertajuk Pumpung Hai Borneo (The Great Borneos Assembly) yang digelar di Kalawa Convention Hall, Palangka Raya, Jumat (22/8/2025).
Dalam berbagai hal, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan komitmen Pemprov Kalteng untuk melindungi eksistensi dan martabat Masyarakat Adat Dayak sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Kalimantan. Gubernur menyampaikan bahwa komitmen ini sejalan dengan visi pembangunan daerah, yaitu Manggatang Utus, yang berarti mengangkat harkat dan martabat masyarakat—khususnya masyarakat Dayak, dan masyarakat Kalteng umumnya dalam bingkai NKRI menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat menyambut Indonesia Emas 2045.
“Melalui seminar ini, kita mengenang tonggak sejarah Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894, sebagai fondasi perdamaian dan peradaban Dayak. Semangat ini harus terus kita hidupkan, termasuk melalui Napak Tilas Tumbang Anoi setiap tahun,” tutur Gubernur Agustiar.
Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini berharap kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi untuk memperjuangkan kepentingan bersama daerah penghasil sumber daya alam di Kalimantan.
“Kita harus menyatukan kepentingan daerah agar hasil kekayaan alam benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Kalimantan, tanpamengabaikan keinginan lingkungan. Lebih dari itu, melalui forum ini kita juga menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa adat bukanlah entitas yang tertinggal, melainkan mitra utama dalam menjaga bumi, hutan, dan peradaban”, ungkap Gubernur.
Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai wujud komitmen seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat posisi Masyarakat Adat Dayak serta menjadikan Kalimantan sebagai pusat ekonomi Indonesia dan pusat budaya Dayak berskala internasional.
Pada kesempatan yang sama, lima Gubernur se-Kalimantan duduk bersama dalam panel strategi guna membangun kesepahaman mengenai arah pembangunan Kalimantan yang sejalan dengan jati diri dan hak-hak Masyarakat Adat Dayak. Kehadiran para gubernur ini menjadi simbol kuatnya persaudaraan dan tekad bersama dalam memperjuangkan dana bagi hasil dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.
serupa telah disepakati dalam Komitmen Bersama pada Rapat Koordinasi Gubernur bertajuk Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Guna Penguatan Fiskal Daerah yang digelar di Balikpapan pada 9 Juli 2025 lalu, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat langkah-langkah nyata menuju perdamaian fiskal bagi daerah-daerah penghasil di Kalimantan.
Turut hadir Ketua Komisi Kejaksaan RI Fujiono Suandi, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Gubernur dan Wakil Gubernur se-Kalimantan, Anggota DPD RI Agustin Teras Narang, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Marthin Billa, Presiden Borneo Dayak Forum (BDF) Jeffrey G. Kitingan, Sekretaris Jenderal DNC Duglas Alau Tayan, Sekjen BDF Agustinus. Komisaris Logistik PT KAI Fernando Dulin, Pengamat Transportasi Serawak Kennedy Paing Anak Sigon, Ketua KDCA Kinabalu Joana Kitingan, Wali Kota, Bupati, dan Pj. Kepala Daerah se-Kalteng, serta Delegasi dan peserta seminar dari Malaysia yakni Sabah & Serawak, Brunei Darussalam, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan seluruh masyarakat Kalimantan.
