Pulang Pisau -IB- Bupati Pulang Pisau (Pulpis), H. Edy Pratowo dan wakilnya Pudjiastuty Narang (Edy-Taty) mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) Laporan keuangantahun 2019.

Dikatakan Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pulang Pisau, Ir. H. Saripudin melalui Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan, Setda Bakhzar Effendi, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulpis Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut – turut. oleh karenanya sudah barang tentu pemkab menyambut baik hasil dan prestasi dalam penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Ini suatu prestasi yang besar dan membanggakan dibawah kepemimpinan Bupati Pulpis H. Edy Pratowo dan Wakil Bupati Pulpis Pudjirustaty Narang (Edy-Taty) dalam mempertahankan opini WTP dari BPK RI hingga ke lima kali ini” ungkapnya, Selasa (16/06/2020).
Dijelaskannya pula, tidak banyak daerah – daerah yang mampu mempertahankan WTP hingga lima kali berturut – turut. dalam kacamata orang – orang Pemerintahan, mempertahankannya adalah suatu prestasi besar bagi seorang Kepala Daerah dalam pengendalian pengelolaan keuangan daerah.
Bakhzar yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kahayan Kuala ini menjelaskan, mempertahankan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan – pelaksanaan kegiatan itu tentunya melalui regulasi berdasarkan aturan dan ketentuan yang harus dipedomani.
” Ini menunjukan bahwa kita sudah melakukan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, dimana kita mampu meminimalisir artinya pengeluaran – pengeluaran ataupun meniadakan pengeluaran – pengeluaran yang sifatnya tidak efektif atau sia-sia, atau bahasa hukumnya kita menghidari daripada kesalahan termasuk tidak menyalahi aturan hukum” paparnya.
Lebih jauh dalam penjelasannya, WTP ini berdasarkan kaca mata Pemerintahan salah satu syarat utama, bahwa dalam katagori makro suatu Pemerintahan itu berjalan secara baik, kemudian berjalan secara maksimal melaksanakan semua kegiatan fungsinya, termasuk dalam pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan kepada masyarakat.
Ia berharap kedepan, tetap konsisten mampu bersama – sama mempertahankan status WTP dan perlu adanya upaya baik itu SOPD saling bahu-membahu meningkatkan disiplin, dan kinerja untuk dapat mempertahankan status ini, khususnya dari sisi aset yang terus berjalan dengan melakukan pembenahan – pembenahan.
Terkait hal yang sama, Kepala BPPKAD Pulpis Tony Harisinta melalui Sekretaris BPPKAD Zulkadri mengakui, sampai sekarang yang menjadi pekerjaan rumah (PR) pihaknya adalah permasalahan penataan Aset, meskipun dalam setiap tahun progresnya terus membaik. untuk penataan aset itu dalam setiap tahun perkembangannya membaik, tetapi itu terus menjadi PR yang di kerjakan bertahap.
“Berdasarkan audit BPK, progres setiap tahunnya dalam penataan aset ada peningkatan. Untuk penilaian yang menentukan keberhasilan dalam opini itu ada tiga, yaitu penyajian dalam LKPD, Pengelolaan KAS dan sitem pengendalian interen (SPI), itu yang menjadi standar penilaian,” terangnya.
Lanjut Zulkadri, dalam standar penilaian itu bagaiamana dalam pelaporan keuangan, SPI dan juga terkait dengan kepatuhan terhadap perundang – undangan.
” Karena dalam segi penyajian pelaporan keuangan kita tidak pernah macet sejak tahun 2017 sudah lancar, termasuk dalam pengelolaan KAS, sampai sekarang terus berkembang” tutupnya.

