Puruk Cahu,IBM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempercayakan Mahyono untuk memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, periode 2026–2030. Penetapan tersebut disampaikan

Puruk Cahu,IBM – Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Murung Raya menyampaikan berbagai catatan strategis, masukan, dan saran terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2025 dalam

Puruk Cahu,IBM – Anggota DPRD Murung Raya, Johansyah, menegaskan bahwa sektor kesehatan harus tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Puruk Cahu,IBM – Anggota DPRD Murung Raya (Mura), Mahyono, mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang

Puruk Cahu,IBM – DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura) melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility

Puruk Cahu,IBM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempercayakan Mahyono untuk memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, periode 2026–2030. Penetapan tersebut disampaikan

Puruk Cahu,IBM – Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, menilai keberadaan Petugas Haji Daerah (PHD) memiliki peran penting dalam mendampingi jamaah haji selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Menurutnya, PHD

Puruk Cahu,IBM  – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya dari Fraksi PKB, Mahyono, menghadiri Rapat Paripurna Ke-1 Masa Sidang II Tahun 2026 yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Murung Raya, Jumat

Puruk Cahu,IBM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pendukung di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban APBD