Palangka Raya, IB-Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menghadiri rapat Konsultasi terkait Masalah Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementrian LHK-RI. Gubernur Kalimantan Tengah bersama Menteri LHK Siti Nurbaya membahas masalah penyelesaian di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang bertempat di Gedung Manggala Wanabhakti, Kamis 14/11/2019.
Rapat yang digelar di ruangan Rimbawan I ini dimulai pada pukul 21.00-23.30 WIB dihadiri oleh Menteri KLHK, Siti Nurbaya, bersama Wakil Menteri KLHK Alue Dohong, dan Pejabat Eselon I KLHK. Sementara itu dari Provinsi Kalimantan Tengah Gubernur H. Sugianto Sabran yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri berserta Kepala Perangkat Daerah terkait, sesaat dan sebelum pertemuan dimulai.
Dalam rapat konsultasi tersebut, Gubernur Kalteng membahas berbagai masalah terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, seperti perubahan peruntuhan kehutanan/tata kelola hutan, dan tanah obyek regorma agraria (TORA), perhutanan sosial, rehabilitas hutan dan daya saing industri kehutanan, kemitraan konservasi, sampah plastik, circular economy.
Gubernur berharap dukungan Pemerintah Pusat dalam perubahan tata ruang dan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang saat ini sedang dalam proses peninjauan kembali dapat menyelesaikan berbagai persoalan tersebut karena kondisi ini menurut Gubernur menghambat proses investasi yang secara langsung berdampak pada penyediaan tenaga kerja. Sesuai dengan SK 529/2012 Jo 8108/2018 areal budidaya non kehutanan hanya 20%,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bahwa pelaksanaan konsultasi ini dalam rangka menyikapi kebijakan berbagai program dan permasalahan yang ada di Provinsi. Oleh karena itu konsultasi ini sangat penting karena hasil yang diskusi dan pengambilan keputusan terkait permasalahan yang ada akan diputuskan saat itu juga.
Menteri LHK Siti Nurbaya sangat menyambut baik saran Gubernur dan dan menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo juga saat ini sangaat fokus dengan upaya penyediaan tenaga kerja dan mendatangkan investasi.” Agar Pelepasan kawasan hutan diutamakan lahan yang ada masyarakatnya, misalnya masyarakat petani, dan sudah ada pemukiman, itu harus didahulukan” jelasnya.
