KALTENG –http://Inovasiborneo.co.id-Palangkaraya. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun anggaran (TA) 2023. Acara berlangsung di Aula Jayeng Tingang Palangka Raya ini sekaligus sebagai symbol dari dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2023.
Dalam Sambutannya Gubernur Kalteng menyampaikan Tahun 2023 adalah tahun keempat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana pada 3 tahun pertama-nya, Indonesia dan dunia dihadapkan pada tantangan Pandemi Covid-19 yang sungguh luar biasa. Indonesia alhamdulillah dapat menangani dan mengelola dampak pandemi tersebut secara sangat baik dibandingkan dengan banyak negara di dunia.
Dalam hal ini, APBN menjadi instrumen yang sangat penting dan diandalkan ketika seluruh sektor perekonomian mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19.
Pada tahun 2022 ini, perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan tren positif dengan angka pertumbuhan yang selalu berada di atas 6,5%, dengan capaian pada kwartal III 2022 sebesar 6,74% (yoy). Kondisi inflasi pada bulan November 2022 relatif moderat pada angka 6,97% (yoy), dan terus menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan kondisi bulan September 2022
sebesar 8,12% (yoy) dan bulan Oktober sebesar 7,10% (yoy). Selain itu, neraca perdagangan sepanjang tahun 2022 terus mengalami surplus karena adanya peningkatan aktivitas ekspor yang didukung dengan tingginya harga komoditas unggulan Kalimantan Tengah. Untuk itu, tren perbaikan tersebut harus terus kita jaga dan tingkatkan melalui sinergi dan koordinasi antar instansi, baik pusat maupun daerah.
Dengan capaian tersebut, optimisme proses pemulihan ekonomi harus terus dijaga dengan tetap waspada terhadap risiko global yang berasal dari faktor geopolitik, penerapan zero covid policy di RRT, maupun dampak pengetatan kebijakan moneter di negara maju untuk pengendalian inflasi yang berpotensi mengakibatkan pelemahan ekonomi global, peningkatan suku bunga global, memicu aliran modal keluar dan menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar.
Dalam hal ini,risiko ekonomi telah bergeser dari masalah kesehatan menjadi guncangan finansial global yang membutuhkan respons berbeda dan kewaspadaan yang tinggi.
Sampai dengan akhir November 2022, realisasi Pendapatan APBN regional Kalimantan Tengah tercatat sebesar Rp 7,93 Triliun atau 114% dari target sebesar Rp 6,96 Triliun, sedangkan realisasi belanja tercatat sebesar Rp 21,28 Triliun atau 91.2% dari total alokasi sebesar Rp 23,34 Triliun.
Hal ini menunjukan tren yang cukup baik dan menggambarkan bahwa APBN masih terus diperlukan sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan stabilisasi mengatasi gejolak perekonomian.
Kinerja belanja APBN yang baik tersebut terjadi secara merata, baik untuk belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, maupun belanja Transfer ke Daerah yang menjadi komponen APBD lingkup Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi ini harus dipelihara sampai akhir Tahun Anggaran 2022, sehingga memberikan basis yang kokoh untuk pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2023.
APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama juga ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung.
Secara nasional, Target Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.463,0 triliun. Angka tersebut mencerminkan kehati-hatian dalam mengantisipasi ketidakpastian harga-harga komoditas, kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya ke perekonomian Indonesia.
Target tersebut didukung oleh pelaksanaan reformasi Perpajakan dan pelaksanaan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif untuk mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan.
Sedangkan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp3.061,2 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun.
Untuk Provinsi Kalimantan Tengah, Belanja Negara yang dialokasikan adalah sebesar Rp27,692 triliun terdiri dari:
a: Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp6,39 triliun yang dialokasikan pada 441 Satuan Kerja, atau sedikit menurun 0,5% dari alokasi TA 2022. Adapun 82,2% dari alokasi Belanja K/L tersebut tersebar pada 10 K/L yaitu, Kementerian PUPR Polri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Badan Pusat Statistik. b. Alokasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp20,69 triliun dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 Kabupatan/Kota, atau meningkat sebesar Rp 3,77 Triliun atau 22,3% dari alokasi TA 2022.
Belanja Negara berkenaan diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui sejumlah fokus anggaran, yaitu: a. belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif.
