KALTENG-http://inovasiborneo.co.id-Pencanangan OLGOZI digelar serentak di 3 wilayah yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan dan dilakukan secara langsung di Batam serta diikuti secara online zoom oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo beserta Gubernur Kepulauan Riau Amsar Ahmad dan Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan mewakili Pj. Gubernur Sulawesi Selatan beserta unsur Forkopimda dari ketiga wilayah tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan ada tiga hal terkait reformasi birokrasi yang diminta Presiden Joko Widodo untuk dapat diwujudkan, antara lain reformasi birokrasi yang berdampak, birokrasi bukan tumpukan kertas dan birokrasi yang lincah dan cepat.
“Kita ini sibuk tapi kegiatan kita kurang berdampak. Birokasi bukan tumpukan kertas. Rapat boleh tapi harus terus dicari dampaknya. Ke depan birokrasi kita mempunyai dampak cepat dan nyata bagi masyarakat,” ucap Menteri PANRB.
Ia melanjutkan, birokrasi yang lincah ini penting jika tidak ingin tersalip unit organisasi di luar pemerintah yang bergerak lebih cepat. “Leadership yang kuat akan bisa mewujudkan harapan publik untuk birokrasi yang profesional,” imbuhnya.
Menter PANRB meminta Pemerintah Daerah memperbaiki tumpang tindih kebijakan, mengevaluasi proses bisnis di lingkungan layanan serta memilih skala prioritas, penyelenggaraan SPBE dalam rangka digitalisasi serta menyederhanaan jabatan untuk mewujudkan birokrasi lincah.
Program OLGOZI menargetkan, setiap pemerintah daerah paling tidak memiliki unit kerja strategis yang mendapat predikat WBK/WBBM.
Adapun fokus pelaksanaan ZI adalah pada unit layanan yang berdampak langsung ke masyarakat seperti Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
