KALTENG http://Inovasiborneo.co.id-Berbagai upaya dilakukan untuk merestorasi lahan gambut salah satunya melalui kegiatan revitalisasi ekonomi masyarakat yang ada di sekitar kawasan guna meningkatkan kesejahteraan warga dengan pendekatan ekonomi melalui pembinaan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung langkah tersebut.
“Mewakili Pak Sekda, salah satu upaya pemerintah provinsi mendukung peningkatan UMKM-nya,” kata Asisten Administrasi Umum Sri Suwanto saat mewakili Sekretaris Daerah Kalteng Nuryakin dalam acara Kegiatan Kick Off Inkubasi Bisnis Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Republik Indonesia di Hotel Best Western, Kamis (20/10/2022).
Sri Suwanto menuturkan ke depan perlu ada dorongan, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat guna penguatan ekonomi. BRG melakukan evaluasi dari kegiatan yang dilakukan pokmas atau kelompok masyarakat. “Bagaimana kita memberikan saran tersebut ke teman-teman sehingga produk bisa diterima,” tuturnya.
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) terus berupaya melakukan restorasi gambut dan tak hanya itu, BRGM juga memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendampingan usaha, meliputi inkubasi bisnis dan program pendampingan peningkatan kelembagaan serta teknis produksi dan pemasaran. BRGM menerapkan pendekatan revitalisasi ekonomi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan dari kegiatan restorasi gambut dan mangrove.
Musyafa Ahmad dari Kedeputian Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BGRM) Republik Indonesia mengatakan UMKM yang bertahan dan berkembang layak diberi intervensi supaya menghasilkan produk yang sesuai dengan standar pasar.
“Analisa pasar dan memberi penilaian terhadap produk yang dibuat oleh masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat gambut dan mangrove di tujuh target lokasi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Di Kalteng ada 261 pokmas yang menerima pembinaan revitalisasi ekonomi, berkembang 18 dan yang bertahan 75 dan sisanya gagal atau berhenti.
