Palangka Raya – http://inovasiborneo.co.id-Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran membuka secara resmi Talkshow Borneo Forum ke-5 Tahun 2022, bertempat di Swiss Belhotel Danum Palangka Raya, Rabu (24/8/2022).
Tahun ini merupakan pertemuan yang ke-5 dan menjadi tuan rumah adalah GAPKI Kalteng dengan mengusung tema “Menuju Industri Sawit Borneo Berkelanjutan”.
Pembukaan Talkshow Borneo Forum ke-5 dihadiri secara khusus oleh oleh Anggota DPR RI Dapil Kalteng H. Agustiar Sabran yang juga merupakan Ketua Umum DAD Prov. Kalteng, Anggota DPD RI Agustin Teras Narang, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono, Gubernur Kalimantan Timur H. Isran Noor dan perwakilan dari Prov. Kalimantan Barat, Prov. Kalimantan Selatan serta Prov. Kalimantan Utara.
Hadir juga Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Forkopimda Prov. Kalteng, Kepala Perangkat Daerah lingkungan Pemprov Kalteng, Kepala Perbankan di Prov. Kalteng serta Panitia penyelenggara Borneo Forum.
Rangkaian acara diawali dengan Tampung Tawar dan Pemberian Gelar Adat dan tarian penyambutan. Pada pertemuan ini juga, ditayangkan Bumper sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto.
Mengawali sambutannya, Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran memberikan apresiasi terlaksananya kegiatan ini, yang diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi Pemerintah dan pelaku usaha dalam rangka mewujudkan Industri Kelapa Sawit berkelanjutan, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang melanda. Sebagaimana diketahui, Borneo Forum ini, merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Pengurus dan anggota GAPKI Cabang Kalimantan Timur sejak tahun 2017, namun saat ini Borneo Forum melibatkan semua GAPKI di wilayah Pulau Kalimantan diantaranya Kalimantan Timur, Kalteng, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara
Pembukaan Talkshow Borneo Forum ke-5 Tahun 2022
Pada kesempatan tersebut, H. Sugianto Sabran menyampaikan kondisi kelapa sawit di Prov. Kalteng yakni data perizinan Perusahaan Besar Swasta (PBS) sebanyak 300 Unit dengan luas 3,2 juta hektar.
“Namun PBS yang sudah operasional sebanyak 198 Unit dengan luas 2,3 juta hektar dan PBS yang belum operasional sebanyak 102 Unit dengan luas 941.690 hektar”, tutur H. Sugianto Sabran.
Lebih lanjut disampaikan, data produksi tahun 2021yakni produksi CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 6,5 juta ton, produksi kernel sebanyak 1,3 juta ton, dan Produksi PKO (Palm Kernel Oil) sebanyak 146.429 ton.
“Saya mengharapkan adanya kesepahaman bersama antara pemerintah pusat dan daerah mengenai usulan provinsi penghasil sawit terhadap Dana Bagi Hasil Sawit (DBH Sawit), dengan pertimbangan bahwa sebagai provinsi penghasil sawit yang juga membutuhkan peningkatan aspek kesehatan, pendidikan dan aspek infrastruktur membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan secara mendasar seluruh kekayaan alam kiranya dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat daerah setempat”, pungkasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Panitia Penyelenggara Borneo Forum ke-5 Rizky Djaya dalam laporannya menyampaikan maksud diadakannya kegiatan ini yakni untuk mewadahi para stakeholders perkelapasawitan untuk berdiskusi dan mengurai isu-isu strategis kelapa sawit khususnya di wilayah provinsi Kalimantan. Tujuannya untuk merumuskan solusi yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti secara bersama oleh para pemangku kepentingan industri kelapa sawit, memantapkan tata kelola kelapa sawit berkelanjutan melalui sinergi para pihak guna memperkuat daya saing dan peran strategis bagi perekonomian nasional dan daerah serta merumuskan kebijakan dan dukungan keuangan daerah untuk industri kelapa sawit dan turunannya.
Disampaikan oleh Rizky Djaya bahwa melalui pertemuan ini diharapkan peran serta pemerintah pusat / pemerintah daerah dalam memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pelaku industri kelapa sawit, adanya komitmen dari perusahaan perkebunan untuk melaksanakan kemitraan, tata kelola dan pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan serta adanya alokasi yang jelas keuangan pusat dan daerah untuk mendukung keberlanjutan industri sawit dan daerah produksi sawit.
