Gubernur Kalteng akan Menolak Izin Usaha Pertambangan Baru Jika Tidak Memberi Manfaat Bagi Masyarakat

KALTENG-IB-Curah hujan yang cukup Tinggi Dalam berapa Minggu  hampir dipastikan sebagian besar wilayah Prov. Kalteng mengalami banjir, baik sekala ringan dan sedang bahkan sampai parah. Hal ini menimbulkan kerusakan dan kerugian masyarakat serta dapat melemahkan perekonomian tingkat daerah maupun tingkat regional.


Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran sudah sejak lama membuat rencana aksi penanganan banjir di Kalteng, dengan koordinasi kepada Pemerintah Pusat, diantaranya untuk dibangun jembatan layang Bukit Rawi yang ditargetkan rampung pertengahan tahun 2022.


 Langkah jangka pendek yaitu membantu langsung masyarakat korban banjir seperti memberi sembako dan merelokasi warga masyarakat ketempat yang aman dan memperbanyak dapur umum. 


Serta untuk langkah jangka panjang yaitu mengevaluasi dan monitoring kegiatan usaha seperti perkebunan, pertambangan dan kehutanan serta usaha lainnya yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. 

Khusus pada kegiatan pertambangan diwajibkan melakukan upaya pemantauan dan pengendalian lingkungan. Dalam pelaksanaannya diperlukan pengawasan yang ketat sehingga dipastikan dapat berjalan dengan baik. 


Menurut Gubernur Sugianto, sekarang ini dengan beralihnya perizinan dan pengawasan pertambangan ke Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diharapkan dalam pengelolaan sumber daya mineral lebih selektif dan teliti, agar dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan dapat diminimalisir. 


Berkaitan sering terjadinya banjir di wilayah Kalteng, Gubernur Kalteng akan menolak Izin Usaha Pertambangan Baru apabila tidak memberi manfaat bagi masyarakat dan menimbulkan dampak lingkungan seperti banjir yang selama ini melanda di wilayah Kalteng.
Foto : MMCKalteng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *