Pulang Pisau Sudah Memiliki Hutan Adat dan Terus Bertambah Serta di Perjuangkan

https://www.inovasiborneo.co.id -Pulang Pisau- Kabupaten Pulang Pisau sudah memiliki hutan adat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat sekitar 600 hektare tepatnya di Pulau Barasak, Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya.

hal itu dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Wartony usai mengikuti Telemeeting di Mes Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulang Pisau, Senin (21/09/2020).

Dikatakan Wartony, potensi yang berada di dalam kawasan hutan adat itu banyak menyimpan keaneka ragaman hayati baik itu tumbuhan obat – obatan sebagai kearifan lokalnya dan yang lainnya.

Adapun untuk masyarakat adat yang sudah ada tertuang dalam Peraturan Bupati, Wartony sampaikan pula sudah banyak dan masih dalam proses penambahan serta pihaknya perjuangkan untuk memenuhi kebutuhan hukum adat masyarakat lokal berupa hutan adatnya.

“Perlu diketahui pula, hutan adat tidak boleh sembarangan untuk mengklaim, karena hutan adat harus diakui pemerintah”, ujarnya.

Hutan adat itu katanya harus ada sejarahnya secara garis turun temurun, terpelihara dan diusulkan keperintah daerah tidak muncul begitu saja. hutan adat juga terpisah atau tidak sama dengan hutan negara karena hutan adat dipelihara oleh masyarakat lokalnya.

“Oleh karena itu mereka berhak untuk memanfaatkannya”, tegasnya.

Adapun Program baru yang muncul dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) itu lanjut Wartony menyampaikan berupa program Agroforestri yang bisa dikembangkan ke seluruh hutan sosial baik itu hutan desa, hutan kemasyarakatan atau hutan adat.

“Program Agroforesti ini masuk dalam program food estate tetapi dia tetap bersifat agroforesti yang berada diwilayah perhutanan sosial”, tuturnya.

Hutan adat itupun katanya tidak boleh ada tumpang tindih pemiliknya semisal dalam kawasan hutan adat yang diakui masyarakat setempat tetapi ada masyarakat setempat lainnya dalam pengakuan yang sama. apabila terjadi demikian maka wajib di verifikasi.

“Maka dari itu, Pemda Pulang Pisau sudah ada tim verifikasinya sesuai dengan surat keputusan bupati untuk mengatasi hal itu agar tidak terjadi tumpang tindih”, bebernya.

Alasan Wartony demikian, karena hutan adat itu harus sepenuhnya murni keseluruhan milik masyarakat adat setempat. (Drt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *