kegiatan Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan KP2S (Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting)

PalangkaRaya-IB- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran membuka secara langsung kegiatan Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan KP2S (Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting) Prov. Kalteng Tahun 2020 yang dilaksanakan di Aula Serba Guna Bappedalitbang Prov. Kalteng, Rabu (16/09/2020). 


Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya pembinaan dan pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 Aksi KP2S dan meningkatkan keterpaduan intervensi pencegahan stunting.


Adapun tujuan penilaian kinerja pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi kali ini adalah agar mengetahui spek kinerja apa saja yang sudah baik atau yang masih perlu ditingkatkan dari setiap Kabupaten/Kota. Tujuan lainnya yakni untuk mengetahui perbandingan Kinerja Kabupaten/Kota dalam wilayah Prov. Kalteng dan sebagai pembelajaran antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Prov. Kalteng untuk meningkatkan kualitas dan hasil pelaksaan 8 aksi konvergensi/integrasi.


Peserta pada pertemuan penilaian kinerja KP2S terdiri dari Kabupaten Lokus Pencegahan Stunting Prov. Kalteng yaitu Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Gunung Mas. Ke-5 (lima) Kabupaten lokus ini dilaksanakan melalui pertemuan langsung saat ini, dihadiri oleh Tim KP2S antara lain Pejabat dari Bappeda, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Sosial. Sementara, Kabupaten/ Kota Non lokus hadir sebagai peserta undangan dalam rangka sharing pembelajaran dan memberikan penilaian sesama Kabupaten/Kota.


Dalam arahannya, Fahrizal Fitri menyampaikan bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 (seribu) hari Pertama Kehidupan (HPK). Pencegahan Stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk membebaskan setiap anak Indonesia dari risiko terhambatnya perkembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *