Pulang Pisau -IB- Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) dari fraksi Partai Nasdem, H. Ahmad Jayadi Karta sangat menyayangkan dengan adanya kegiatan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI) di Kabupaten Pulpis yang bernilai puluhan Miliar Rupiah sampai saat ini tidak diketahui olehnya.
Menurutnya, dia sebagai anggota DPRD dari Komisi 3 yang membidangi PUPR sudah seharusnya dilibatkan supaya bisa melakukan tugas dan fungsi sebagai pengawasan.
“Yang saya ketahui dari rilis Kementerian PUPR 14 juni 2020 ada kegiatan fisik meliputi peninggian tanggul, pembuatan pintu air dan pengerukan saluran rawa yang tersebar di Desa Tahai seluas 215 hektar senilai Rp. 9.8 miliar yang kontrakan telah dimulai pada 28 Mei 2020” ujarnya, Senin (15/06/2020)
Selain itu dikatakannya pula, ada juga di Sei Teras seluas 195 Hektare dengan nilai Rp. 4,1 miliar dengan progres sudah 29,1 persen, kemudian di Tambak Bahaur seluas 240 hektar yang nilainya kurang lebih Rp 3.9 Miliar dan di Belanti seluas 560 Hektar dengan anggaran senilai Rp. 8,2 miliar.
“Kita ini sebagai anggota DPRD dari Komisi 3 yang membidangi PUPR, ya sudah seharusnya kita dilibatkan supaya bisa melakukan tugas dan fungsi sebagai pengawasan” paparnya.
Lanjutnya menjelaskan, dirinya berharap program kegiatan tersebut jangan tercentral pada satu tempat. Tujuannya untuk keadilan serta pemerataan. Mengingat, selain daripada wilayah tersebut, juga ada wilayah yang dulu juga termasuk Proyek Lahan Gambut (PLG).
“Mohon maaf, bukan saya bermaksud untuk memunculkan Dapil saya, kalau sebagai acuannya itu lahan Eks PLG, di Sebangau Kuala dulu juga pernah ada PLG. Sayang kan, sudah Desanya berada diujung tapi kok malah tidak terjamah sama sekali” tutupnya. (Drt)
