Ketua PWRI.Dr. (c) SURIYANTO, S.H.,M.H.,M.Kn
JAKARTA- IB-Dunia ini bukanlah sesuatu yang hanya dilihat atau dikenal melalui konsep demi konsep, melainkan sesuatu yang harus dibangun dan dibangun kembali dengan kerja yang tak putus-putusnya.
Bangsa ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kita, sebagai anak bangsa, tentunya memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama membangun bangsa ini, dengan mempersiapkan diri atau menangulangi tantangan tersebut. Seluruh warga negara, harus aktif ikut berkontribusi bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bangsa.
Pemerintah, dalam lima tahun ke depan, yang mendengungkan cita-cita luhur untuk mensejahterakan rakyatnya, melalui pembangunan di bidang pendidikan, peningkatan perekonomian maupun pemerataan pembangunan di bidang infrastruktur adalah tujuan mulia yang harus kita apresiasi.
Semua tantangan itu, akan bisa terjawab, tentunya dibutuhkan suatu penyelenggaraan negara yang berproduktifitas tinggi. Sebuah system negara yang dapat menjawab krisis yang dialami negara maupun tantangan dunia ke depan.
Hal ini tentu saja merupakan refleksi dari cita-cita kita bersama seluruh rakyat Indonesia, yakni suatu system negara yang tidak lagi mengedepankan kepentingan hegemoni, tetapi sudah lebih kepada kepentingan rakyat demi tercapainya kehidupan yang aman, adil dan makmur.
Suatu rencana dan cita-cita, tentunya tidak terlepas dari system pemerintahan yang baik dan berintegritas serta sistematis secara vertical maupun horizontal.
Sebagian besar system pemerintahan yang ada sekarang ini, masih menganut pengorganisasian diri model revolusi industry, saat perusahaan-perusahaan dijalankan dengan satu komando vertical ke bawah dengan berlapis-lapis manager.
Birokrasi-birokrasi di dalam pemerintahan, dijalankan layaknya ‘pipa asap’ dengan informasi yang hanya berjalan satu arah dan jarang sekali terjadi komunikasi horizontal antar departemen.
Penting artinya melakukan inovasi-inovasi birokrasi untuk mendorong produktifitas, sebagai syarat dalam mensinkronkan cita-cita tersebut. Baik di tatanan system hukum, sistem keamanan dan sistem pemerintahan yang terintegrasi dari pusat dan daerah.
Dalam sistem pemerintahan ini yang harus menjadi perhatian khusus dari pemimpin kita Lima tahun mendatang, masih banyak capaian kinerja pemerintah yang tidak singkron, seperti contoh dalam bidang pertambangan yang masih banyak menimbulkan polemik.
Antara aturan pusat dan daerah seperti surat CNC pada penambangan batu bara. Surat tersebut dari kementrian pusat sudah tidak diatur wajib ada, namun di daerah masih wajib diurus. Begitu pula tentang permasalahan investasi juga masih perlu banyak perhatian dari pemerintah karena hal ini menjadi program presiden baik di periode pertama dan periode yang akan datang setelah dilantik Oktober mendatang.
Pemerintah pusat harus tegas kepada para petugas pelayan masyarakat di tingkat pusat, daerah tingkat satu dan tingkat dua, serta terhadap pelaksanaan penegakkan hukum dan keamanan dalam menjalankan sistem pemerintahan nya ke depan agar apa yang dicita-citakan dapat berjalan sesuai harapan masyarakat.
Dukungan masyarakat juga sangat diperlukan sebagai penyeimbang dan pendukung semua program pemerintah sepanjang hal itu untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi para pemangku jabatan, kelompok dan partai politik.
*) Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia .
