Jakarta, IBM – Dua tahun menjadi waktu yang relatif singkat untuk menghakimi sebuah pemerintahan yang belum mencapai setengah periode. Namun, rentang waktu tersebut dinilai cukup untuk melihat arah kepemimpinan, prioritas kebijakan, hingga cara seorang presiden menggunakan kekuasaan. (Sabtu,12/09/2026)
Presiden Prabowo Subianto memasuki Istana dengan modal politik yang kuat. Ia dilantik pada 20 Oktober 2024 setelah memenangkan Pemilihan Presiden 2024 dengan mandat elektoral yang besar.
Pengalamannya yang panjang di dunia politik dan pemerintahan membuat dua tahun pertama kepemimpinannya menarik untuk dilihat lebih jauh.Pertanyaan mendasarnya adalah apakah Prabowo telah berhasil membangun negara yang kuat atau baru sebatas membangun pemerintahan yang kuat. Keduanya merupakan hal yang berbeda.
Salah satu kekuatan Prabowo adalah daya juangnya. Ia pernah mengalami kekalahan dalam pertarungan politik, tetapi tidak meninggalkan gelanggang. Kemampuan untuk bangkit dari kekalahan menunjukkan daya tahan sekaligus keyakinan terhadap tujuan politiknya.Prabowo juga dikenal memiliki karakter nasionalisme yang kuat. Negara, kedaulatan, pertahanan, pangan dan energi menjadi bagian penting dari gagasan besarnya mengenai Indonesia yang berdaulat.
Latar belakangnya sebagai prajurit turut membentuk cara pandangnya. Ia cenderung melihat dunia sebagai arena kompetisi dan negara sebagai aktor yang harus memiliki kekuatan agar tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan lain.Pandangan tersebut semakin relevan di tengah ketidakpastian geopolitik global, mulai dari perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat dan China, perubahan rantai pasok, perang dagang hingga perebutan sumber daya strategis.
Namun, gagasan mengenai negara yang kuat tidak cukup hanya bertumpu pada kapasitas personal seorang presiden.
Dari Kapasitas Personal ke Kapasitas Institusional, Negara tidak menjadi kuat hanya karena presidennya tegas. Negara menjadi kuat ketika hukum bekerja, birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, teknologi berkembang, korupsi terkendali, dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap institusi negara.Pemerintahan Prabowo memiliki sejumlah agenda besar, di antaranya swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan dan pembangunan manusia.Salah satu program yang paling menonjol adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Secara filosofis, program tersebut memiliki tujuan strategis karena negara tidak hanya berkewajiban membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan memiliki kesempatan yang relatif sama untuk mengembangkan potensi.Dalam rancangan APBN 2026, program MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335 triliun.Namun, semakin besar sebuah program, semakin besar pula tuntutan terhadap tata kelolanya.
Program yang menyangkut makanan bagi puluhan juta anak membutuhkan standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, pengawasan, tenaga profesional serta sistem pertanggungjawaban yang ketat.
Peristiwa keracunan makanan di berbagai daerah menjadi peringatan bahwa pelaksanaan program berskala besar membutuhkan pengawasan yang serius. Pemerintah pun kemudian memperketat pengawasan dapur dan distribusi makanan.Ada satu prinsip sederhana dalam pemerintahan: semakin besar ambisi kebijakan, semakin tinggi pula tuntutan profesionalismenya.
Swasembada pangan juga menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo. Pemerintah menyatakan produksi dan cadangan beras mengalami peningkatan signifikan. Pada pertengahan 2026, pemerintah bahkan menyebut cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton.Namun, ukuran keberhasilan swasembada pangan tidak semata-mata dilihat dari jumlah produksi atau cadangan pemerintah.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah petani menjadi lebih sejahtera, apakah konsumen mendapatkan pangan dengan harga terjangkau, apakah produktivitas pertanian meningkat secara berkelanjutan, dan apakah ketergantungan terhadap impor benar-benar berkurang tanpa mengorbankan stabilitas harga.Swasembada pangan bukan sekadar kemampuan negara menumpuk beras di gudang.
Lebih dari itu, swasembada merupakan kemampuan membangun ekosistem pangan yang sehat dari hulu hingga hilir.Petani harus memperoleh keuntungan, konsumen harus terlindungi, infrastruktur harus memadai, teknologi harus berkembang dan generasi muda harus memiliki ketertarikan untuk menjadi petani modern.
Membangun Institusi yang Kuat, Prabowo tampaknya memiliki keyakinan terhadap pentingnya negara yang kuat. Gagasan tersebut memiliki akar sejarah yang panjang dalam pemikiran politik Indonesia.
Namun, negara kuat memiliki dua wajah. Di satu sisi, negara yang kuat mampu menegakkan hukum, menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, melindungi masyarakat miskin dan menghadapi kepentingan ekonomi yang terlalu dominan.Di sisi lain, negara yang terlalu kuat dapat berubah menjadi kekuasaan yang dominan apabila tidak diimbangi kontrol institusional.
Karena itu, tantangan Prabowo bukan sekadar memperkuat negara, tetapi memperkuat institusi negara tanpa melemahkan masyarakat.Demokrasi membutuhkan pemerintah yang kuat sekaligus masyarakat sipil yang kuat. Presiden harus efektif, tetapi pers tetap bebas. Birokrasi harus disiplin, namun parlemen dan lembaga hukum harus tetap mampu menjalankan fungsi pengawasan.
Kekuatan negara tanpa kontrol berpotensi berubah menjadi kekuasaan yang mengarah pada pemerintahan otoriter dan tidak bertahan lama.
Prabowo juga memiliki kemampuan dalam mengelola dinamika politik. Ia mampu merangkul berbagai kekuatan yang sebelumnya berada di luar lingkarannya. Koalisi pemerintahan pun menjadi sangat besar.Secara praktis, kondisi tersebut memberikan keuntungan karena pemerintah tidak terlalu direpotkan oleh oposisi parlementer yang kuat.
Namun, dari perspektif demokrasi, terdapat paradoks.Semakin besar koalisi pemerintah, semakin kecil ruang oposisi formal. Padahal demokrasi bukan hanya mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Mereka yang kalah tetap membutuhkan ruang untuk mengawasi mereka yang menang.Oposisi yang sehat bukan musuh pemerintah. Sebaliknya, oposisi dapat menjadi cermin bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan.Karena itu, stabilitas politik seharusnya tidak dibayar dengan hilangnya mekanisme kritik.
Prabowo sebenarnya tidak kekurangan gagasan. Pemerintahannya memiliki banyak agenda besar, mulai dari pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, koperasi, pembangunan desa, pendidikan hingga kesehatan.Persoalannya adalah apakah mesin birokrasi mampu menjalankan seluruh agenda tersebut secara bersamaan.
Dalam kondisi tersebut, peran para menteri menjadi sangat penting. Menteri bukan sekadar pelaksana perintah presiden, tetapi juga penyaring, penerjemah sekaligus penguji gagasan presiden.
Menteri seharusnya mampu menyampaikan kepada presiden apabila suatu kebijakan dapat dilakukan, terlalu mahal, berisiko, perlu ditunda atau sebaiknya dilakukan dengan cara berbeda.Kabinet yang sehat bukanlah kabinet yang selalu sepakat dalam segala hal.
Kabinet yang sehat adalah kabinet yang berani berbeda pendapat di ruang rapat, tetapi tetap kompak ketika keputusan telah dibuat.
Karena itu, kualitas kabinet tidak seharusnya diukur dari banyaknya tokoh terkenal atau besarnya koalisi politik yang mendukung pemerintah.Ukuran sebenarnya adalah output. Berapa banyak persoalan yang berhasil diselesaikan? Berapa kebijakan yang benar-benar bekerja? Berapa anggaran yang menghasilkan manfaat? Berapa birokrasi yang menjadi lebih sederhana? Dan yang paling penting, apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?
Memasuki dua tahun pemerintahan, terdapat sedikitnya lima hal yang perlu menjadi perhatian Prabowo. Pertama, jangan terlalu bergantung pada kekuatan personal presiden. Indonesia membutuhkan institusi yang kuat karena masa jabatan presiden akan berakhir, sedangkan institusi harus tetap bertahan.
Kedua, memperkuat meritokrasi. Loyalitas politik jangan sampai lebih menentukan daripada kemampuan profesional. Negara yang besar tidak dapat dikelola hanya berdasarkan prinsip kedekatan.
Ketiga, menjaga disiplin fiskal. Program populis memang dapat memperoleh dukungan masyarakat, tetapi pemerintah tidak boleh mengabaikan kemampuan anggaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki manfaat sosial yang jelas.
Keempat, memperbaiki komunikasi publik. Presiden dan para menteri perlu lebih terbuka terhadap kritik karena kritik bukan sabotase, melainkan mekanisme koreksi.
Kelima, jangan menyamakan negara kuat dengan pemerintah yang tidak boleh dikritik. Pemerintah yang percaya diri justru merupakan pemerintah yang tidak takut terhadap kritik.
Dari Kekuasaan Menuju Peradaban Lalu, bagaimana menilai dua tahun pemerintahan Prabowo?Banyak agenda besar yang patut didukung, namun terdapat pula catatan dan kritik yang perlu diperhatikan.
Sejumlah capaian patut dicatat, terutama keberanian menetapkan agenda ketahanan pangan, penguatan program gizi dan orientasi terhadap kemandirian ekonomi.
Pemerintah juga mencatat peningkatan produksi pangan dan cadangan beras sebagai salah satu capaian penting. Namun, terlalu dini menyebut seluruh agenda tersebut telah berhasil karena sebagian besar program besar Prabowo masih berada pada tahap membangun arah dan fondasi.Yang ditunggu masyarakat adalah hasilnya. Bukan pidato, bukan banyaknya program, bukan jumlah proyek dan bukan pula besarnya koalisi.
Rakyat akan terus bertanya: apakah anak miskin memperoleh gizi yang lebih baik? Apakah petani hidup lebih sejahtera? Apakah kelas menengah merasa lebih aman? Apakah lapangan pekerjaan bertambah? Apakah pendidikan semakin bermutu? Apakah hukum semakin dipercaya? Apakah pintu korupsi semakin sempit? Apakah birokrasi semakin profesional?Pada akhirnya, masyarakat ingin merasa memiliki negara, bukan sekadar menjadi objek dari negara. Berbagai keluh kesah dan harapan rakyat kini semakin mudah terdengar melalui ruang publik dan media sosial.
Prabowo merupakan presiden dengan obsesi besar terhadap Indonesia. Ia ingin Indonesia berdaulat, mandiri, kuat dan dihormati. Obsesi tersebut diperlukan karena bangsa besar membutuhkan pemimpin yang berani berpikir besar.Namun, tahap yang jauh lebih sulit adalah mengubah obsesi menjadi institusi, institusi menjadi kebijakan dan kebijakan menjadi kebiasaan sosial.Tahun-tahun berikutnya akan menjadi sangat menentukan.
Apakah kemenangan yang diraih melalui pemilu akan diikuti keberhasilan mewujudkan janji-janji kampanye?Sejauh ini, Prabowo telah mengonsolidasikan kekuasaan. Tantangan berikutnya adalah memenangkan kepercayaan sejarah.
Sebab pada akhirnya, seorang presiden tidak dikenang karena seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkannya, tetapi karena apa yang dilakukan dengan kekuasaan tersebut.Ukuran paling sederhana dari semuanya adalah pertanyaan seorang rakyat biasa: Apakah hidup saya menjadi lebih baik?Samar-samar, genderang persaingan menuju Pemilu 2029 juga mulai terdengar.
Karena itu, sudah saatnya Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya.Ibarat permainan sepak bola, mereka yang tidak efektif dan tidak memiliki kemampuan yang cukup harus diganti dengan pemain yang lebih profesional.Profesionalitas dan prinsip meritokrasi harus lebih diutamakan daripada loyalitas yang hanya ingin menggembirakan dan memuji pimpinan.
Nara Sumber Oleh: Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan Pers
