Sekda Harapkan Penyusunan Dokumen APBD diarahkan Untuk Menciptakan Lapangan Kerja atau Mengurangi Gerakan dan Pemborosan

KALTENG http://Inovasiborneo.co.id-Focus Group Discussion (FGD) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov. Kalteng TA. 2022. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (5/8/2022).

Acara tersebut dibuka Secara Resmi oleh wakil Gubernur Kalteng ,Hadir juga Wakil Ketua DPRD Prov. Kalteng H. Abdul Razak, Forkopimda Prov. Kalteng, Auditor Ahli Utama Inspektorat Prov. Kalteng H. Sapto Nugroho, Ketua DPRD beserta Ketua DPRD Kabupaten/ Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se- Kalteng, serta Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Wujudkan Kebijakan Anggaran yang Efektif dan Efesien Sesuai Ketentuan, Pemprov Kalteng Gelar FGD APBD TA.  2022

Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin saat menyampaikan laporannya

Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin  dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini berangkat dari suatu pemikiran yaitu bahwa penyusunan dokumen APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi gerakan dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat khususnya masyarakat Kalteng.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, kebijakan anggaran daerah harus dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”, tutur H. Nuryakin.

H. Nuryakin mengatakan diharapkan FGD tentang APBD Prov. Kalteng TA. 2022 dapat memberikan gambaran tentang penyusunan dokumen APBD yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga dalam pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

FGD tentang APBD Prov. Kalteng TA. 2022 sejumlah narasumber diantaranya Dirjen Keuangan Kemenkeu RI Asteria Primanto Bhakti yang memaparkan terkait pembagian perimbangan keuangan daerah yang berkeadilan bagi daerah pengahasil SDA, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Agus Fatoni yang memaparkan terkait perencanaan daerah yang efektif dan efisien untuk kemakmuran rakyat, Deputi III Koordinasi dan Supervisi KPK RI Bahtiar Ujang yang memaparkan terkait hal-hal terkait keuangan daerah pada proyek-proyek daerah, Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kalteng Bambang Ari Setiono yang memaparkan terkait penggunaan anggaran daerah yang efektif serta Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP Iwan Herniwan yang memaparkan implementasi percepatan Katalog Loka Prov. Kalteng. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *