KALTENG-. Wakil Gubernur Edy Pratowo didampingi Sekretaris Daerah Nuryakin membuka Forum Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Percepatan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) se-Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Selasa (15/5/2023).
Acara ini digagas oleh Kementerian Polhukam dan didukung secara teknis oleh jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng. Adapun tema yang ditekankan “Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Melalui Komitmen Kepala Pemerintah Daerah Untuk Percepatan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”.
Acara ini diikuti oleh para Bupati/Walikota dan Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bappedalitbang dan Kepala Biro Organisasi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
Sementara itu hadir selaku narasumber antara lain Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas dan Pengawasan Aparatur, Kementerian PAN RB, Erwan Agus Purwanto, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, La Ode Ahmad Pidana Bolombo, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN RB, Nanik Murwati, yang hadir secara virtual melalui Zoom Meeting; serta, Bupati Sumedang Donny Ahmad Munir, yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman.
Gubernur melalui Wagub Edy Pratowo menyambut baik digelarnya acara ini dan kehadiran para pihak
yang secara langsung menangani proses percepatan penerapan SPBE.
“Selaku Gubernur Kalimantan Tengah, saya sangat menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini, pada saatnya nanti kita juga akan menyaksikan, pembacaan butir-butir pernyataaan dan sekaligus penandatanganan Komitmen Bersama oleh para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Tengah,” ungkap Gubernur melalui Wagub Edy Pratowo.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan komitmen dan tekad bersama tersebut disepakati untuk mendukung dan melakukan akselerasi implementasi Reformasi Birokrasi dan SPBE pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. “Tujuannya hanya satu, untuk mempercepat pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Selanjutnya Gubernur berharap semua instansi dan stakeholders terkait mengesampingkan ego sektoral, saling bersinergi dan berkolaborasi, bersama-sama menghasilkan dorongan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan yang lebih terdigitalisasi dan terintegrasi.
Harapan senada disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Arif Mustofa, selaku Keynote Speaker. “Semoga acara ini dapat memotivasi implementasi SPBE secara menyeluruh. Pemahaman bahwa Reformasi Birokrasi bukan hanya soal administrasitif tetapi berdampak pada masyarakat yaitu birokrasi negara yang tidak berbelit, mudah, cepat, nyaman dan fokus,” tuturnya. (red
