KALTENGhttp://inovasiborneo.co.id-Beberapa perubahan pokok terkait Tata kelola Jabatan fungsional pada Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023, yaitu :
pertama, berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja, sehingga tidak lagi berbasis pada penyelarasan butir kegiatan dan SKP.
Kedua, perpindahan dapat dilaksanakan lintas rumpun untuk memudahkan talent mobility.
Foto bersama
Ketiga, target Angka Kredit (AK) Tahunan ditetapkan sebagai koefisien untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahun. Keempat, tidak ada lagi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), evaluasi berdasarkan penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja.
Kelima, ada ketentuan kenaikan pangkat istimewa bagi jabatan fungsional dengan penilaian kinerja dan keahlian luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan fungsional dan terakhir, Instansi pembina menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi.
“Dengan adanya Permen PAN-RB tersebut, nantinya penilaian kinerja bagi para pejabat fungsional tidak lagi diukur dari butir kegiatan, tapi dari hasil kualitas kinerja, ekspektasi atasan, dan perilaku individu. Jadi nanti para pejabat fungsional tidak sibuk untuk mengurus DUPAK, karena evaluasi didasarkan pada hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja. Hadirnya peraturan baru ini tidak hanya mengakomodasi kerisauan para pejabat fungsional, tetapi juga mendukung transformasi pemerintah menjadi lebih lincah”, tandasnya.
