Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran Membuka Secara Resmi Musrenbang Prov. Kalteng Tahun 2022

Palangka Raya – IB-Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran membuka secara resmi Musrenbang Prov. Kalteng Tahun 2022 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), bertempat di Aula Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Kamis (7/4/2022). Kegiatan ini berlangsung secara hybrid.

Hadir juga Anggota DPR RI Dapil Kalteng, Anggota DPD RI Dapil Kalteng, Bupati/Walikota se-Kalteng, Forkopimda Prov. Kalteng, Kepala Perangkat Daerah serta Kepala Instansi Vertikal Provinsi dan Kabupaten/Kota, Tokoh Masyarakat, LSM/Ormas, Wartawan Media Elektronik Dan Media Cetak.

Gubernur Kalteng Buka Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam sambutannya, Gubernur H. Sugianto Sabran menyampaikan pembangunan Kalteng tahun 2023 mengacu pada arah kebijakan pembangunan Prov. Kalteng sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yang mengambil tema atau agenda “Akselerasi Ekonomi-Ekonomi Lokal Melalui Optimalisasi Sumberdaya Lokal dengan Peningkatan Kualitas SDM”, dan tahun 2023 tetap fokus pada bidang infrastruktur; pendidikan, kesehatan, perekonomian serta dalam arti luas. Sesuai tema tersebut, Pemprov. Kalteng terus mendorong investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dalam rangka mengurangi gerakan dan kemiskinan. Selain itu, bagaimana meningkatkan nilai tambah terhadap produk-produk, terutama produk unggulan daerah. 

“Seperti yang kita ketahui, ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2021 tumbuh sebesar 3,40 persen. Hal ini didukung oleh harga perbaikan dan peningkatan aktivitas ekonomi regional, nasional, dan global, sejalan dengan keberhasilan pengendaliannya penyebaran Covid-19 dan penyelenggaraan festival yang tinggi”, tutur H. Sugianto Sabran.

Lebih lanjut disampaikan, capaian Makro pembangunan Prov. Kalteng lainnya adalah tingkat kemiskinan 5,16 persen, lebih rendah (lebih baik) dari Capaian Nasional 10,14 persen; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 sebesar 71,25; Gini Ratio 0,323 lebih rendah (lebih baik) dari Capaian Nasional sebesar 0,384; dan Tingkat Pengangguran Terbuka 4,53 persen lebih rendah dari angka Nasional 6,49 persen.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan beberapa capaian lain Prov. Kalteng sampai saat ini, antara lain bidang infrastruktur, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pendapatan dan belanja daerah. Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini mengungkapkan bahwa Pemprov. Kalteng masih berusaha untuk mengatasi beberapa masalah di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat, di mana terlihat secara nyata masih belum mencukupi dibandingkan dengan hasil kekayaan Sumber Daya Alam Prov. Kalteng, terutama di sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Perhutanan.

“Ketiga sektor tersebut belum dapat berperan secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah”,tambahnya.

Gubernur Kalteng Buka Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pembukaan Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bupati/Walikota mendorong peningkatan investasi di daerah masing-masing, untuk memperluas lapangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan masyarakat dan sekaligus menurunkan angka kemiskinan.

 Kepada Perangkat Daerah terkait bidang perizinan, agar menghindari proses perizinan yang berbelit-belit dan dapat memproses serta mengeluarkan surat perizinan dengan cepat, sesuai prosedur atau peraturan yang berlaku.

Gubernur juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan inovasi untuk mendukung perkembangan dan pembangunan Prov. Kalteng.

“Saya, atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, juga meminta kepada Pemerintah Pusat untuk dapat membantu pembangunan di Kalimantan Tengah, melalui peningkatan Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH), Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta dari sumber daya lainnya”, tutupnya.

Musrenbang yang dihadiri secara virtual dan langsung Dirjen Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi mewakili Dalam Negeri RI dan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Arifin Rudiyanto mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas RI serta Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mewakili Menteri Keuangan RI memberikan pengarahan. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *