Palangka Raya – http://inovasiborneo.co.id– Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 DPRD Prov. Kalteng. Rapur dihadiri Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo dihadiri secara virtual dari Ruang Rapat Wagub Kalteng, Senin (08/11/2021).
Wagub didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Kalteng Lies Fahimah, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Andy Arsyad, dan Kepala Bappeda Litbang Yuren S. Bahat.
Wakil Ketua DPRD Prov. Kalteng Abdul Razak
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Kalteng Abdul Razak. Agenda rapat kali ini mendengarkan Pidato Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Prov. Kalteng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2022.
Wagub H. Edy Pratowo saat membacakan Pidato Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, secara riil tetap diupayakan mencerminkan niat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan sinergitas upaya pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional dan daerah, serta memenuhi kehendak masyarakat untuk melakukan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian, serta lebih fokus kepada pembangunan bidang infrastruktur, pembangunan bidang pendidikan, pembangunan bidang kesehatan dan pembangunan bidang ekonomi secara luas.
Fokus pembangunan infrastruktur pada periode Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo adalah melanjutkan kembali proyek strategis Multi Years, yang meliputi pembangunan beberapa ruas jalan di Kabupaten/Kota se-Kalteng, dengan perkiraan biaya sekitar Rp. 2,1 Trilyun, melalui skema pembayaran bertahap dimulai dari tahun anggaran 2022 dan diperkirakan akan selesai bersamaan dengan akhir masa jabatan kami, paling lambat pada Tahun 2024.
Kemudian pada bidang kesehatan, fokus utama dari penganggaran belanja APBD adalah sebagian besar untuk penanganan pandemi Covid-19 dan juga proses penerapan protokol kesehatan, yang selaras dengan kebijakan PPKM Pemerintah Pusat, serta penuntasan program vaksinasi untuk masyarakat umum dan tenaga medis.
Selanjutnya, pada Bidang Sosial Ekonomi, Pemerintah Prov. Kalteng aktif mendorong pelaku usaha dan juga masyarakat yang terdampak langsung dari pandemi Covid-19, dengan bantuan usaha permodalan maupun bantuan hibah yang bisa membantu percepatan pemulihan ekonomi di wilayah Prov. Kalteng.
Edy mengatakan, terkait dengan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun anggaran 2022, Pemprov. Kalteng berkomitmen akan terus memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan perusahaan daerah, yaitu dengan tetap memberikan dukungan dana penyertaan modal, salah satunya kepada Bank Kalteng dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021, untuk penguatan modal yang dianggarkan sampai dengan tahun 2024, dengan total anggaran sebesar Rp. 523 Milyar, yang mana pada tahap kedua pada Tahun Anggaran 2022 untuk penyertaan modal Bank Kalteng dianggarkan sebesar Rp.130,6 Milyar.
Kemudian berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/3037/Polpum, tentang Dukungan Anggaran Pilkada dan Pemilu Tahun 2024, bahwa dalam rangka penyediaan dana secara bertahap untuk Pemilu serentak Tahun 2024, maka mulai anggaran 2022-2024 akan dianggarkan pembentukan dana cadangan dalam rangka Pilkada pada komponen Pembiayaan Daerah, yaitu sebesar Rp. 150 Milyar setiap tahunnya selama 3 tahun.
“Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022, dengan beberapa perubahan mengikuti kondisi sosial masyarakat saat ini, tentunya akan tetap diarahkan pada pemenuhan urusan wajib pada bidang-bidang tertentu, yang sudah diamanatkan dalam Undang-undang serta beberapa program proritas pembangunan, diantaranya ditujukan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik yang disertai penambahan dan pengembangan sarana dan prasarana yang semakin baik, guna terciptanya sistem pelayanan publik yang berkualitas”, pungkas Edy.
