Puruk Cahu,IBM – Dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tiba-tiba naik, anggota DPRD Murung Raya (Mura) Bebie, meminta pemerintah daerah (Pemda) memperketat pengawasan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) dan ketersediaan bahan pokok menyusul kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax.
Menurut Bebie, kenaikan harga BBM berpotensi memicu kenaikan biaya transportasi dan distribusi barang, yang pada akhirnya dapat berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok di pasaran.
“Pemkab diharapkan bisa memperkuat pengawasan harga eceran tertinggi (HET), menjaga ketersediaan bahan pokok, serta menyiapkan program bantuan yang tepat sasaran bagi masyarakat yang terdampak,” kata Bebie di Puruk Cahu, Rabu (10/06/2026).
Ketua Komisi II DPRD Murung Raya itu menilai, langkah antisipatif perlu segera dilakukan agar dampak kenaikan BBM tidak semakin membebani masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang rentan terhadap gejolak harga.
Ia menjelaskan, kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter akan memberikan pengaruh terhadap biaya operasional kendaraan dan aktivitas ekonomi masyarakat secara umum.“Karena kenaikan BBM jenis Pertamax ini berpotensi memicu kenaikan biaya transportasi, harga kebutuhan pokok, serta menambah beban ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah,” imbuhnya.
Selain pengawasan HET, politis PDIP ini juga meminta agar pemerintah daerah memastikan distribusi bahan pokok tetap lancar dan stok kebutuhan masyarakat tetap tersedia sehingga tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga yang tidak terkendali.
Legislator ini menambahkan, bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi juga perlu diperketat agar penggunaannya tepat sasaran dan dapat membantu masyarakat menghadapi dampak kenaikan harga BBM non-subsidi.
Meski terjadi kenaikan Pertamax, Bebie mengapresiasi keputusan pemerintah yang masih mempertahankan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan BioSolar, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Ia berharap, pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat terus memantau perkembangan harga di lapangan dan mengambil langkah cepat apabila ditemukan indikasi kenaikan harga yang tidak wajar.
“Dengan pengawasan yang optimal, diharapkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat dapat tetap terjaga,” tandasnya. (Wan)
