Kepala Dinas P3APPKB Prov. Kalteng : Rakor Bertujuan Meningkatkan SDM Perempuan yang berkualitas di Kalteng.

Wagub Edy Pratowo Buka Rakorda Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalteng

Foto bersama

KAlTENG-http://inovasiborneo.co.id-Kepala Dinas P3APPKB Prov. Kalteng Linae Victoria Aden saat dibincangi Tim MMC Kalteng saat usai Pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalteng, yang diselenggarakan di Ballroom Seruyan 1, M Bahalap Hotel Palangka Raya, Kamis (23/11/2023

Linae Victoria Aden mengungkapkan Hapakat dalam kegiatan ini memiliki arti gotong royong, dimana adanya kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal peningkatan kualitas keluarga melalui upaya kewirausahaan perempuan di DRPPA.

“Dengan harapan apabila perekonomian keluarga membaik, maka kemampuan keluarga secara kualitas juga membaik, dan mereka akan mampu menyediakan makanan kebutuhan yang berkaitan dengan gizi keluarga, sehingga angka stunting nantinya juga ikut turun.

Perempuan juga akan lebih percaya diri karena dia memiliki kemampuan dengan usaha sendiri yang meningkatkan kapasitas dirinya, yang dapat menurunkan angka KDRT. Selain itu, kemiskinan juga akan turun, dan ada kesempatan mereka untuk menyekolahkan anak-anaknya,” bebernya.

Ia menyebut kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan SDM perempuan yang berkualitas di Kalteng. “Kita mulai dari desa, sudah ada empat model desa di Kotim dan Pulang Pisau.

Saat ini kita gencar  menyosialisasikan ke kabupaten lainnya untuk berkomitmen dan segera memilih desa-desanya sebagai model,” tukasnya.

Provinsi Kalteng memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan sebesar 67,67 dan IPM laki-laki 75,86. Hal itu menunjukkan kualitas SDM perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki.

DRPPA merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pembangunan DRPPA diharapkan bisa membantu menyelesaikan isu-isu yang melingkupi perempuan dan anak di desa,” ujarnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *