Suasana kegiatan
Jakarta – http://Inovasiborneo.co.id-Penyelenggaraan Innovative Government Award (IGA) 2026 menjadi momentum bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) memperkuat budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Inovasi yang diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari agenda yang diberikan penghargaan, tetapi juga melekat dalam budaya kerja melalui pemberian ruang bagi aparatur inisiatif dan pelibatan masyarakat dalam merumuskan solusi atas berbagai permasalahan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka kegiatan Presentasi Kepala Daerah sebagai bagian dari rangkaian proses seleksi pemenang IGA 2026.
Kegiatan tersebut diadakan secara hybrid dari Command Center Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Wiyagus menegaskan, esensi IGA tidak berhenti pada pemberian penghargaan. Ajang tersebut harus menjadi pemantik bagi Pemda untuk terus menciptakan, mereplikasi, dan memperluas manfaat praktik dengan baik. Ruang kreativitas yang diberikan kepada Pemda perlu dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan secara kontekstual, terukur, dan bertanggung jawab.
“Jadi inovasi ini bukan sekedar aplikasi baru, kegiatan baru, atau perubahan nama program. Tapi inovasi ini adalah cara baru yang lebih efektif untuk menghasilkan nilai bagi publik,” katanya.
Lebih lanjut, Wiyagus menyoroti sejumlah aspek yang masih perlu diperkuat di Indonesia, mulai dari produktivitas, kualitas kelembagaan, pengembangan teknologi, hingga kemampuan mengubah pengetahuan menjadi nilai ekonomi. Untuk itu, ekosistem inovasi perlu dibangun secara konsisten melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media.
Pemda juga perlu membuka ruang bagi para inovator untuk memperluas praktik replikasi yang terbukti berhasil.
Selain memperkuat ekosistem inovasi, Wiyagus menekankan pentingnya inovasi dalam mendorong kemandirian fiskal daerah yang sehat dan berkeadilan. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus bertumpu pada pendataan yang akurat, administrasi modern, perluasan basis penerimaan, dan perbaikan layanan.
