Palangka Raya –http://inovasiborneo.co.id– Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) “Rekonstruksi Politik Hukum Tata Kelola Program Food Estate Berbasis Masyarakat Tani dan Keberlanjutan Ekologi”, yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang melalui. zoom meeting dari Ruang Rapat Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng, Selasa (10/12/2024).
Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng dalam paparannya menyampaikan bahwa Program Food Estate menghadapi tantangan besar, termasuk risiko sosial, konflik dengan masyarakat lokal, dan kerusakan lingkungan. Ke depannya, diperlukan perencanaan holistik dan politik hukum yang mampu melindungi kesejahteraan petani dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Ditambahkan Leonard, dengan ditetapkannya Kalimantan Tengah sebagai Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) dan sejalan dengan Prioritas Nasional keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Hal ini tentu saja sangat didukung, karena akan memberikan dua dampak sekaligus, yang pertama yaitu bahwa Kalimantan Tengah akan memiliki peran penting sebagai penyedia pangan tidak hanya bagi daerah Kalimantan, namun juga Nasional, dan yang kedua adalah pengentasan kemiskinan di perdesaan.
“Pembangunan pertanian dalam kerangka food estate jangan hanya menitik beratkan pada padi sawah, tapi kita tawarkan kepada Pemerintah Pusat untuk juga mengembangkan padi ladang/tadah hujan yang potensinya juga sangat besar, singkong, jagung, umbi-umbian dan lain-lain (dalam rangka diversifikasi pangan), serta pengembangan hortikultura untuk mendukung IKN,” ungkap Leonard.
Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Leonard S. Ampung didampingi Fungsional Perencana Ahli Muda Novarina
Disampaikan Leonard, pembangunan sektor pertanian harus terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari on farm hingga off farm, dengan melibatkan UMKM dan Koperasi serta Industri Kecil Menengah hingga Industri Manufaktur, dengan memperhatikan Supply Chain dan Value Chain serta mempertimbangkan Skala untuk Produksi menarik minat investor di hilirnya. Oleh karena itu, pembangunan pertanian dengan konsep OVOP (One Village One Product) dan OPOR (One Product One Region) perlu dikembangkan lagi.
