Kotawaringin Barat, Inovasi Borneo – Komisi A DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menegaskan bahwa peningkatan layanan kesehatan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Caption : Anggota Komisi A DPRD Kobar, dr Ery Eryansyah
Anggota Komisi A, dr. Ery Eryansyah dari Fraksi Partai Golkar, menilai kesehatan sebagai kebutuhan dasar yang sejajar dengan infrastruktur, sehingga memerlukan perhatian khusus.
Dr. Ery mengapresiasi pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) yang dinilai sudah berjalan baik di Kobar.
Namun, ia menyoroti perlunya sosialisasi lebih masif terkait akses dan pendaftaran BPJS Kesehatan agar seluruh masyarakat bisa memanfaatkan layanan tersebut.
“Program UHC ini sangat membantu, tetapi banyak warga belum memahami cara mendaftar BPJS. Pemerintah harus memperluas sosialisasi agar masyarakat tahu bahwa ada anggaran khusus untuk pengobatan mereka melalui BPJS,” ujarnya, Senin (2/11/2024).
Dr. Ery juga menyoroti minimnya jumlah dokter spesialis di Kobar, yang menurutnya disebabkan oleh rendahnya insentif dibandingkan kabupaten tetangga seperti Lamandau dan Sukamara.
Saat ini, insentif dokter spesialis di Kobar hanya Rp18 juta per bulan, lebih rendah dibandingkan Rp23 juta di daerah lain.
“Kobar sangat membutuhkan dokter spesialis, terutama di bidang bedah saraf, bedah ortopedi, dan jantung. Jika insentif ditingkatkan, kebutuhan ini dapat terpenuhi sehingga pasien tidak perlu dirujuk ke luar daerah,” jelas dr. Ery.
Rumah Sakit Sultan Imanudin di Pangkalan Bun menjadi sorotan sebagai pusat rujukan regional di wilayah barat Kalimantan Tengah.
Menurut dr. Ery, rumah sakit ini melayani pasien dari Kobar, kabupaten tetangga, hingga Kalimantan Barat. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas dan penambahan tenaga medis sangat mendesak.
“Sebagai rumah sakit rujukan, RS Sultan Imanudin harus memiliki tenaga medis yang lengkap, termasuk dokter spesialis, agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi pasien lokal maupun luar daerah,” katanya.
Langkah Konkret DPRD Kobar
Komisi A DPRD Kobar berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan anggaran kesehatan dalam pembahasan APBD.
Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan dokter spesialis dan memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.(Firman Muliadi).
