JAKARTA-http://inovasiborneo.co.id. Provinsi Kalimantan Tengah meraih penghargaan sebagai juara ke-2 Provinsi Pelaksana Reforma Agraria Terbaik Kategori Realisasi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan 2020-2023 dari Kementerian ATR/BPN RI. Prestasi ini disematkan bersama Provinsi Kalimantan Barat sebagai juara 1 dan Provinsi Riau juara 3.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan diterima oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik yang juga merupakan Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Herson B. Aden pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Reforma Agraria di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2023).
Tampak mendampingi antara lain Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Rusita Murniasi dan Kepala Bagian Otonomi Daerah serta Kepala Bidang Infrastruktur Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah.
Penyerahan penghargaan yang dirangkai dengan kegiatan Rakernas tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto selalu Ketua Harian Percepatan Reforma Agraria Aasional.
Rakernas mengusung tema “Menyongsong Indonesia Emas 2045 Melalui Pelaksanaan Reforma Agraria yang Inklusif dan Kolaboratif”.
Airlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian sekaligus Ketua Tim Reforma Agraria Nasional, mengatakan bahwa reforma agraria berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat, di mana pendapatan per kapita penerima meningkat 20,02 persen pada tahun 2022.
Selain memperkuat regulasi, pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas integrasi data reforma agraria melalui pembentukan sistem Bhumi GTRA. Yakni platform untuk mengintegrasikan kegiatan penataan aset dan akses, dengan merujuk model konseptual Land Management Paradigm (LMP) yang merupakan fitur dari laman Bhumi ATR/BPN.
Airlangga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendorong percepatan reforma agraria. Ia berharap Kementerian/Lembaga hingga Pemda dapat terus berperan aktif memastikan percepatan pelaksanaan reforma agraria bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam Rakernas tersebut juga diluncurkan Perpres 62/2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. (dew/dkw/ist)
