Sekda Prov. Kalteng H. Nuryakin bacakan sambutan
http://inovasiborneo.co.id– Palangka Raya – Sekretaris Daerah (Sekda) Prov. Kalteng H. Nuryakin mewakili Gubernur Kalteng hadiri kegiatan Forum Infrastruktur Wilayah (FIW) Kalimantan, yang diselenggarakan di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Kamis (19/10/2023).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo, Stafsus Menteri Bappenas Chairil Abdini, Kepala Bappeda dan Dinas terkait se-Kalimantan, serta Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Prov. Kalteng Rahmat Nasution Hamka dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Prov. Kalteng Deden Agustiar Sabran. (
Kegiatan yang dibuka oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum tersebut dilaksanakan secara hybrid, yakni daring dan luring.
Saat membacakan sambutan tertulis Gubernur, Sekda mengatakan pertumbuhan ekonomi Kalteng pada triwulan II 2023 sebesar 2,96% (yoy), dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Keuangan sebesar 12,09%.
“Perekonomian di wilayah Kalimantan pada triwulan II 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,56% (yoy), sedangkan nasional pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% (yoy). Kontribusi wilayah Kalimantan triwulan II 2023 adalah sebesar 8,32% terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.
Sekda menjelaskan,struktur perekonomian secara spasial didominasi oleh Kalimantan Timur dengan kontribusi sebesar 47,14% di Pulau Kalimantan atau sebesar 3,92% terhadap nasional.
“Pertumbuhan ekonomi beberapa provinsi di Kalimantan pada triwulan II 2023 (yoy) secara berurutan adalah sebagai berikut: Provinsi Kalimantan Timur (6,84%), Kalimantan Utara (5,01%), Kalimantan Selatan (4,96%), Kalimantan Barat (4%), Kalimantan Tengah (2,96%),” sebutnya.
Sekda menyebut, Pulau Kalimantan secara umum dan khususnya Provinsi Kalteng terdapat kendala dan permasalahan dalam bidang infrastruktur, antara lain infrastruktur pelayanan dasar (perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi), infrastruktur mendukung perekonomian dan konektivitas antar wilayah, infrastruktur telekomunikasi dan listrik.
“Terlebih dengan ditetapkannya IKN di Provinsi Kalimantan Timur, maka provinsi sekitarnya diharapkan bisa menjadi mitra pembangunan IKN, untuk mewujudkan Kalimantan sebagai lumbung energi, lumbung pangan nasional, hilirisasi, pengembangan ekonomi
