Foto bersama
KALTENG-http://inovasiborneo.co.id-Wagub memberikan apresiasi kepada 14 kabupaten/kota yang sudah memberikan dukungan pengawalan terhadap pelaksanaan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023.
Ia berharap dengan terimplementasinya berbagai indikator PPS dan ketersediaan dukungan anggaran serta dukungan dan pengawalan terhadap kegiatan SKI, dapat berkontribusi terhadap turunnya prevalensi Stunting Kalimantan Tengah.
Terkait hal tersebut, Edy berharap agar tetap dilakukan pengawalan yang intensif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Sejumlah faktor spesifik percepatan penurunan stunting berkaitan erat dengan pencapaian program Bangga Kencana, antara lain penggunaan kontrasepsi pasca persalinan dalam rangka pembatasan maupun pengaturan jarak kelahiran, promosi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bagi keluarga yang memiliki balita, pendewasaan usia perkawinan dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas serta pembangunan berwawasan kependudukan.
“Saat ini Asersi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Perangkat Daerah yang mendukung sektor penanganan stunting tahun 2023 sebesar 35,515 Miliyar Rupiah lebih. Harapannya asersi tersebut dapat terimplementasi dengan baik sesuai sasaran dan target PPS”, jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan, pada tahun 2024 dapat ditingkatkan alokasi penganggaran secara spesifik pada indikator rencana kerja PPS Kalteng.
Berdasarkan hasil Evaluasi BPKP 2023 terhadap kegiatan percepatan penurunan stunting Prov. Kalteng, terdapat beberapa rekomendasi.
Adapun rekomendasi BPKP tersebut, diantaranya memastikan keseluruhan dokumentasi penganggaran yang dikelola oleh anggota TPPS untuk kegiatan stunting tersedia dengan memadai, memastikan pelaksanaan program penurunan stunting berdasarkan pada data Keluarga Berisiko Stunting yang ter-update, meRencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI), memastikan efektivitas koordinasi dan konvergensi, serta memastikan monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian indikator output.
“Terkait hal tersebut, bagi Instansi/ perangkat daerah untuk dapat merespon cepat permintaan informasi data dan anggaran dalam PPS. Terkait dukungan anggaran dapat disampaikan, walaupun tidak spesifik berbunyi stunting.
Rekomendasi hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan penyusunan rencana tindak lanjut bagi TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam percepatan penurunan
