PALANGKA RAYA-lhttp://inovasiborneo.co.id-Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menyampaikan tanggapan, penjelasan dan jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023. Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2023 ini dbuka Wakil Ketua DPRD Kalteng H. Jimmy Carter di Ruang Rapat Paripurna, Senin (21/8/2023) malam.
Wagub yang pertama menanggapi saran masukan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terkait berkurangnya target pendapatan daerah.
“Dapat kami jelaskan bahwa memang terdapat koreksi pendapatan, khususnya pada target Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi dan juga inflasi daerah yang turut mempengaruhi daya beli masyarakat,” kata Wagub.
Penurunan target pendapatan daerah tidak berpengaruh banyak dalam pelaksanaan program kegiatan yang sudah ada karena pada saat yang sama terdapat peningkatan sumber pendapatan dari transfer pusat dan juga dari sumber pendapatan lainnya. “Sedangkan untuk SKPD yang berkaitan langsung dengan pendapatan daerah akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan terus mengevaluasi kinerja SKPD terkait sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 guna menentukan target pendapatan pada tahun anggaran berikutnya,” jelasnya.
Menanggapi pemandangan umum yang disampaikan Fraksi Partai Golongan Karya terkait kendala dan upaya dalam peningkatan Pendapatan Daerah, disampaikan kendala yang dihadapi adalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang terbatas, masih kurangnya sarana prasarana maupun fasilitas pendukung untuk pemungutan pajak dan retribusi daerah, penerapan sistem informasi dan teknologi yang belum merata, serta masih belum optimalnya penggalangan koordinasi dan sinergisitas antar instansi yang menyebabkan proses pemungutan pajak dan retribusi daerah belum maksimal.
“Strategi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang sudah ditargetkan pada APBD Tahun Anggaran 2023, melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta mengembangkan kerjasama operasi, Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi horizontal dan vertikal antar Instansi terkait,” ungkapnya.
Selanjutnya, tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, dapat dijelaskan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya tergantung melalui Belanja Modal, namum juga menganggarkan Belanja Operasi antara lain melalui program bantuan kepada UMKM. Mengatasi kemiskinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah antara lain melalui fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat dan pelaksanaan bagi penyandang kesejahteraan sosial,” tuturnya.
Pemprov Kalteng mengucapkan terimakasih atas tanggapan, saran dan masukan dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. “Mengajak pihak legislatif untuk bersama-sama mengawal proses pelaksanaan program kegiatan dan tidak ragu untuk menyampaikan kritik apabila pada proses pelaksanaannya terdapat kekeliruan yang mengakibatkan tidak terserapnya anggaran dengan maksimal,” harapnya.
Lebih lanjut Wagub menanggapi saran dan masukan dari Fraksi Partai NasDem, terkait besaran silpa yang cukup hal tersebut sudah melewati tahapan audit oleh BPK RI dan telah ditentukan penggunaannya sehingga tidak memungkinkan untuk menambah belanja lain seperti belanja hibah.
Untuk persiapan PON sudah mempersiapkan anggaran untuk pelatihan atlit dalam rangka pra PON yang mana pada perubahan APBD tahun ini sudah disurun program kegiatannya melalui SKPD terkait. “Penunjukan pejabat pelaksana bupati dapat dipastikan juga bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengajukan usulan kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.
Masukan, saran dan harapan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 serta tanggapan dan penjelasan Pemandangan Umum Fraksi Gabungan PAN, PKS, PPP, PERINDO, dan HANURA, telah menyampaikan berbagai usulan, saran dan masukan yang berarti bagi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah. “Pada kesempatan ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” tegasnya di akhir sambutannya.
Rapat paripurna ini dihadiri 18 anggota DPRD Kalteng dan sejumlah Kepala OPD.
