Jakarta –http://inovasiborneo.co.id Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran didampingi pejabat terkait Pemprov Kalteng melakukan audiensi pertemuan terbatas dengan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, bertempat di Lantai II Ruang Rapat Utama Menteri PANRB, Kamis (19/1/2023).
Turut hadir mendampingi Gubernur Sugianto Sabran, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Plh. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Leonard S. Ampung, Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Herson B. Aden, dan Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait. Hadir mendampingi Menteri PANRB, Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini, dan sejumlah pejabat eselon I terkait Kemenpan RB
Audiensi dan pertemuan terbatas ini dalam rangka membahas berbagai hal, utamanya dalam hal penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan masyarakat di era digital.
Berbagai hal dibahas dalam pertemuan tersebut, diantaranya bagaimana menciptakan Smart Kampung yang populer dengan sebutan Desa Digital, digitalisasi pemasaran wisata dan perencanaan wisata berbasis Eco Tourism, digitalisasi UMKM; Smart City menuju Smart Province (melalui SPBE pelayanan digital semua sektor, aksestabilitas transportasi); perencanaan dan program inovasi digitalisasi bidang kesehatan, program inovasi pendidikan unggul (Berkah Belajar: menciptakan generasi unggul siap kerja); dan moderenisasi hilirisasi pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyambut positif keinginan Gubernur Kalteng tersebut, dan siap memberikan dukungan dan pendampingan dalam implementasinya, baik dari perencanaan hingga pelaksanaan. “Digitalisasi sudah merupakan tuntutan dan keniscayaan semua sektor dalam rangka efisiensi, efektivitas dan menekan penyalahgunaan wewenang, dan tentu menghindari perilaku korupsi,” ungkap Anas.
Audiensi pertemuan terbatas dengan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas
Lebih lanjut Menpan RB menekankan pentingnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurutnya, dengan SPBE bukan hanya mendapatkan efisiensi dan kecepatan dalam birokrasi serta menekan perilaku korupsi, namun dapat menekan biaya atau anggaran yang begitu besar, yang dapat dialihkan kepada program yang bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. “SPBE mutlak harus dilaksanakan oleh setiap Instansi Pemerintah, kami akan pantau dalam percepatannya serta akan memberikan penilaian dari kementerian dan lembaga di pusat hingga di daerah,” pungkasnya.
