SURABAYA http://Inovasiborneo.co.id-Inspektur Kalteng Saring menyatakan apresiasi pelayanan publik yang diberikan KPK ini dapat menjadi motivasi semua Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Harapannya kita bisa lebih meningkatkan lagi pelayanan kita kepada masyarakat untuk percepatan pembangunan Kalimantan Tengah Makin BERKAH,” bebernya.
Hal tersebut disampaikan Inspektur Kalteng Saring saat menghadiri HAKORDIA Tahun 2022 mendampingi Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo Kamis,1-12-2022 di Surabaya.
Ketua KPK secara resmi membuka HAKORDIA tahun 2022
Ketua KPK RI Firli Bahuri mengungkapkan, himbauan siap menindak tegas terhadap pelaku korupsi untuk menimbulkan efek jera. Ia berharap agar para pemimpin daerah mampu menjalankan tata kelola yang baik dan benar, diperlukan pendidikan untuk menyembunyikan budaya antikorupsi dan perbaikan sistem untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.
“Saya berharap kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota supaya melaksanakan tugas untuk memastikan setiap tahapan manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga pengelolaan anggaran. Harus dipastikan tidak ada intrik-intrik atau praktik-praktik korupsi,” ungkapnya.
Menurutnya, jika prinsip pemasukkan, transparansi, dan akuntabel diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas, maka tidak akan ada orang yang korupsi dan bermasalah dengan hukum.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengucapkan terima kasih karena Provinsi Jawa Timur memberikan kesempatan menjadi tuan rumah Hari AntiKorupsi Sedunia tahun 2022 ini. Ia mengatakan bahwa diubah akan diubah menjadi bagian yang ikut memperkuat pemberantasan korupsi secara signifikan di semua lini.
“Mudah-mudahan semuanya bisa berseiring dengan berbagai upaya untuk membangun Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi,” katanya.
Turut hadir Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo , Wakil Gubernur DI Yogyakarta KGPAA Paku Alam X , Kepala Biro Hukum Setda Kalteng Maskur , perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, serta Direktur Koordinasi Pengawasan Wilayah III KPK RI, Ujang Purnama
