Palangka Raya –http://Inovasiborneo.co.id Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan Kabupaten/Kota se-Kalteng, bertempat di Disbun Prov. Kalteng, Rabu (28/9/2022). FGD dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Disbun Prov. Kalteng Rizky R. Badjuri.
Rizky R. Badjuri dalam arahannya menjelaskan, berdasarkan Permenpan Nomor 833 tahun 2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2019, di Kalteng terdapat 1,7 juta hektar atau sekitar 10,9% dari tutupan kelapa sawit Indonesia. Untuk Perkebunan Besar Swasta (PBS) ada sekitar 1,3 juta hektar dan kebun swadaya sekitar 392 ribu hektar. Menurut data pada Buku Perkembangan Usaha Perkebunan Besar, di Kalteng pada tahun 2021 terdapat 300 PBS.
“Empat hal yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah kelapa sawit PBS dan kebun swadaya masih terindikasi banyak masuk dalam kawasan hutan, produktivitas kebun swadaya masih rendah terutama kebun yang bukan eks plasma, belum optimalnya kerjasama kemitraan antara kebun swadaya dengan PBS, serta kebun swadaya belum mempraktekan teknik budidaya kebun sawit yang tepat dan efisien,” terangnya.
