Kalteng – Palangka Raya – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya bagi Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Perangkat Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov. Kalteng menyelenggarakan workshop Peningkatan Kapasitas Assesor PMPRB secara virtual melalui akun zoom meeting BPSDM Prov. Kalteng, Senin (11/4/2022). Workshop ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Kalteng Lies Fahimah.
Workshop ini diikuti kurang lebih 70 peserta, baik dari OPD lingkup Pemprov. Kalteng maupun kabupaten/kota se-Kalteng. Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kedeputian RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nafi Kurnia Putri selaku Narasumber memberikan materi tentang 8 perubahan area dan tata cara pengisian PMPRB.
Kepala BPSDM Prov. Kalteng, Sri Widanarni saat membacakan laporannya
Dalam sambutannya, Lies Fahimah menyampaikan bahwa KemenPAN-RB telah mengumumkan hasil evaluasi dan implementasi dan kolaborasi Reformasi Birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode tahun 2021 dengan analisis yang Holistik. Pemprov. Kalteng memperoleh indeks dari 2 komponen pengungkit dan hasil dengan kategori CC dan skor nilai 59,73. Hal ini menjadi tantangan dan perhatian serius untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintah bersama-sama dengan paradigma terbaik yang dipraktikkan di lapangan, dengan menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.
“Saya berharap yang tinggi kepada Bapak/Ibu peserta lokakarya untuk serius menyimak, apa yang akan disampaikan dalam lokakarya ini dapat dicapai dan akhirnya dapat melakukan perubahan dan perbaikan kinerja Perangkat Daerah agar pemerintahan terwujud,” ucap Lies Fahimah.
Peserta workshop Peningkatan Kapasitas Assesor PMPRB
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPSDM Prov. Kalteng Sri Widanarni menyatakan bahwa siap berkomitmen untuk turut menyukseskan Reformasi Birokrasi di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.
“Melalui sistem diklat yang efektif, yang merupakan bagian awal dari penataan SDM, dilakukan pengembangan diklat pegawai berbasis kompetensi, yang bertujuan untuk mencetak pemimpin yang inovatif guna melakukan perubahan dalam memperbaiki manajemen pemerintahan dan menjadi agen perubahan yang mendorong Reformasi Birokrasi,” katanya.
Dengan adanya lokakarya ini, peserta diharapkan mampu mengetahui bagaimana tugas, pokok, dan fungsi sebagai pegawai di masing-masing perangkat daerah dan memberikan pegawai yang bersih dan pegawai negeri. Penyederhanaan pegawai telah menjadi program kemenangan cepat Reformasi Birokrasi dan memfokuskan kembali peta jalan Reformasi Birokrasi untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis digital. (Rendy BPSDM / Dewit BPSDM/edt:rkh
