Pemprov Kalteng Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Secara Virtual

Perkuat Pengendalian Inflasi, Pemprov Kalteng Jaga Stabilitas Harga Pangan dan Kondusivitas Upah Minimum 2027

Suasana saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (16/11/2026)

Palangka Raya –http://Inovasiborneo.co.id– Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 dirangkaikan dengan Pembahasan terkait Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027, Perlindungan Sosial, dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (16/11/2026).

Rapat koordinasi dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian . Dalam arahannya, Tito meminta pemerintah daerah menjaga kondusivitas penetapan Upah Minimum Tahun 2027 melalui komunikasi antara pemerintah, serikat pekerja atau buruh, dan pengusaha.

Tampak hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Anang Dirjo , Plt. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Farid Wajdi , serta Kepala OPD Terkait.

“Penetapan upah minimum melibatkan tiga unsur, yaitu pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta pengusaha yang berhubungan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Seluruh pihak yang diharapkan dapat menjaga koordinasi dan mengutamakan kepentingan bersama agar proses upah upah berjalan produktif tanpa menimbulkan gangguan,” ujar Tito.

Tito menyampaikan batas waktu penetapan upah minimum Tahun 2027 serta meminta pemerintah daerah mematuhi jadwal yang telah ditetapkan.

“Pemerintah daerah harus memperhatikan batas waktu penetapan upah minimum. Untuk tingkat provinsi, UMP dan UMSP Tahun 2027 paling lambat ditetapkan pada 21 November 2026. Sementara itu, UMK dan UMSK paling lambat ditetapkan pada 25 November 2026. Apabila pemerintah kabupaten/kota belum menetapkan UMK dan UMSK hingga batas waktu tersebut, gubernur dapat mengambil alih proses penetapannya. Kementerian Dalam Negeri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melaksanakan pelaksanaan upah minimum di seluruh daerah,” tegas Tito.

Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan menyetujui Arahan pemerintah pusat terkait penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan mendengarkan arahan pemerintah pusat terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Pemerintah Kabupaten/Kota juga diharapkan menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur Yuas


Yuas menyampaikan bahwa sejumlah komoditas pangan di Kalimantan Tengah perlu mendapat perhatian berdasarkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH).

“Berdasarkan pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS), komoditas yang perlu menjadi perhatian meliputi daging ayam ras, cabai rawit, dan minyak goreng. Harga komoditas tersebut dapat berubah setiap minggu sehingga harus dilakukan pencegahan untuk mencegah kenaikan harga,” jelas Yuas.

Yuas juga berharap ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok di Kalimantan Tengah tetap terjaga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

“Menjelang HBKN, ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok perlu dijaga. Daging sapi juga perlu mendapat perhatian karena harganya terkadang mengalami kenaikan. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” pungkas Yuas.’

Melalui rakor ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga pangan serta mendukung pemberian upah minimum tahun 2027 demi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *