Suasana Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2026 dari Ruang Rapat Bajakah Lantai I, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah
Palangka Raya –http://Inovasiborneo.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini diikuti dari Ruang Rapat Bajakah Lantai I, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, dengan dihadiri Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Yuas Elko , perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan instansi vertikal di wilayah Kalimantan Tengah.
Rakor dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir . Dalam pengantarnya, Tomsi menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga bahan pokok agar tetap terjangkau oleh masyarakat, terutama di tengah pengaruh kondisi global dan pergerakan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai, beras, dan daging ayam.
Ia juga meminta pemerintah daerah mengantisipasi potensi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang bulan Desember, seiring perayaan Natal dan libur akhir tahun. Langkah antisipatif perlu disiapkan sejak dini, salah satunya melalui operasi pasar yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah dan Perum Bulog.
“Desember perlu kita antisipasi sejak dini. Kami berharap pemerintah daerah bersama Bulog dapat melaksanakan operasi pasar secara bersama-sama,” ujar Tomsi.
Selain itu, Tomsi meminta pemerintah daerah meningkatkan pemantauan langsung terhadap perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di lapangan. Menurutnya, pemantauan penting tersebut agar pemerintah daerah mengetahui kondisi riil, mengidentifikasi permasalahan, dan menentukan langkah penanganan yang tepat.
“Kami berharap pemerintah daerah benar-benar turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi harga dan ketersediaan bahan pokok, menemukan permasalahan, serta mencari solusi yang tepat. Dengan demikian, langkah pengendalian inflasi dapat dilakukan sesuai kondisi riil di daerah,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Yuas Elko menyampaikan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
“Pengendalian inflasi ini harus kita lakukan sepanjang waktu, bukan hanya satu tahun. Ini mencakup kebutuhan yang dirasakan dan dinikmati bersama oleh masyarakat,” ujar Yuas.
“Bapak Gubernur terus melakukan Gerakan Pangan Murah di berbagai daerah. Ini menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau,” ungkapnya.
Selain komoditas pangan, Yuas menyoroti distribusi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram yang masih memerlukan perhatian. Menurutnya, meskipun antrean di sejumlah SPBU mulai berkurang, pengawasan distribusi LPG tetap harus diperkuat agar penyalurannya sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Ia meminta instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap rantai distribusi LPG, mulai dari agen hingga pangkalan, guna mencegah penyaluran yang tidak sesuai aturan, termasuk penjualan kepada pengecer yang tidak seharusnya. Satgas Pangan Polda Kalimantan Tengah juga diharapkan berperan aktif dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran sesuai kewenangannya.
“Bagaimana upaya kita mengendalikan distribusi ini perlu menjadi perhatian bersama. Agen dan pangkalan harus mempublikasikan agar menjalankan ketentuan, sehingga distribusi LPG bersubsidi dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Yuas.
