Palangka Raya http://inovasibirneo.co.id– Menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor S.462/REN/PPA/SDM.3.1/B/10/2024 tanggal 12 November 2024 tentang Penjadwalan Kembali Uji Kompetensi JF Binaan KLHK Lingkup Pemerintah Daerah Periode 3 Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan Ujikom JF Binaan KLHK Lingkup Pemerintah Daerah Periode 3 Tahun 2024, di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, Kamis (21/11/2024).
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Joni Harta menyampaikan bahwa tantangan yang akan dihadapi ke depan semakin besar dan kompleks, terlebih lagi isu lingkungan tidak boleh dipandang sebelah mata. Saat ini seluruh elemen berlomba-lomba menerapkan konsep green energy, green building, green environment dan green technology dalam setiap kegiatan ataupun pembangunan yang akan dilaksanakan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusrenbang SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tuti Herawati, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimanta Tengah Agustan Saining, Asesor dan Pendamping dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, serta Peserta Uji Kompetensi dari Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.
Menurutnya, Pemerintah memiliki target nol emisi karbon (net zero emission) pada 2060. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan biayanya mencapai Rp28.223 triliun. Sektor transportasi dan energi akan membutuhkan dana terbesar, dengan total sekitar Rp26.602 triliun.
Proses transformasi perekonomian Indonesia menjadi ekonomi hijau yang berkelanjutan harus menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, kemudian sejalan dengan SDGs, Paris Agreement, Visi Indonesia Emas 2045, serta mampu mencapai target Net Zero Emissions (NZE) di 2060.
“Ekonomi hijau juga menjadi penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju negara berpendapatan tinggi setara dengan negara maju, dan keluar dari middle income trap. Terdapat dua peluang yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan ekonomi hijau.
Indonesia juga mempunyai program FOLU Net Sink 2030, yaitu sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030,” jelasnya.
Foto Bersama
“Kebijakan ini lahir sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam rangka mengurangi emisi GRK serta mengendalikan perubahan iklim yang terjadi beserta dampaknya. Diproyeksikan sektor FOLU akan berkontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca yang ingin diraih oleh Indonesia melalui upaya sendiri,” tutupnya
