Kotawaringin Barat, Inovasi Borneo – Pada Rapat Paripurna VII Masa Sidang I Tahun 2024, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2025.
Caption : Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Mirza Alfathi
Acara yang diadakan Senin (28/10/2024) ini dihadiri oleh Pj. Bupati Kobar Budi Santosa, Pimpinan DPRD Kobar Mulyadin, Wakil Ketua I Rudi Imam Gunawan, Wakil Ketua II Sri Lestari, serta perwakilan Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah.
Melalui juru bicaranya, Mirza Alfathi, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah guna menciptakan ekosistem ekonomi yang produktif serta mendukung pembangunan yang sinergis.
APBD 2025 diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan publik melalui program prioritas yang berfokus pada urusan pemerintahan wajib dan pengalokasian anggaran mandatory spending.
“Kami mendorong agar rencana kerja pemerintah daerah benar-benar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM),” ujar Mirza Alfathi pada kesempatan tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan komitmennya dalam mendukung pembahasan lanjut APBD 2025, serta mengharapkan ketegasan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mencapai target-target yang sudah ditetapkan.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan kesediaannya menerima Ranperda APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku di DPRD.
Di akhir pidatonya, Mirza menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang turut hadir dalam rapat tersebut, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan rekan media.
Mereka berharap agar APBD 2025 dapat disusun secara efektif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat. (Firman Muliadi).
