Jakarta –http://inovasiborneo.co.id Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Senin (6/5/2024) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta. Acara yang juga disiarkan melalui YouTube Bappenas RI tersebut dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma`ruf Amin.
Adapun penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 ini mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Kementerian PPN/Bappenas. RKP 2025 akan mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Kegiatan tahunan itu dihadiri oleh Kepala Daerah se-Indonesia. Agenda ini merupakan wadah penting dimana pemimpin daerah dari seluruh Indonesia berkumpul untuk membahas rencana pembangunan nasional dan mendengarkan arahan langsung dari Presiden RI tentang Pembangunan Nasional.
Dalam sambutan saat membuka Musrenbangnas 2024, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saat ini Indonesia dihadapkan pada situasi yang tidak mudah serta tantangan yang tidak gampang.
“Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 3,2 persen, serta dampak runtutan dari COVID-19 juga masih terasa sampai sekarang,” ujarnya.
Presiden Jokowi saat membuka Musrenbangnas 2024
Presiden Joko Widodo menerangkan, diketahui bahwa beberapa negara telah masuk pada resesi, misalnya Jepang, Inggris dan beberapa negara Eropa berada pada posisi menuju pada resesi. Oleh sebab itu terangnya, kehati-hatian dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran, betul-betul harus hati-hati. Pemerintah Indonesia telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang, bahkan juga sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan masuk ke tahunan masing-masing daerah juga telah memiliki RKP, dan rencana kerja tersebut atau rencana besar yang telah disusun oleh pemerintah ini harus sinkron.
“Oleh sebab itu, sinkronisasi itu menjadi kunci. Saya berikan contoh, pemerintah pusat membangun bendungan, bangun lagi irigasi primernya, tapi irigasi sekunder dan irigasi tersier sampai ke sawah tidak dikerjakan, airnya tidak akan sampai ke sawah-sawah yang kita miliki. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama,” ungkap Jokowi.
