PALANGKA RAYA-http://inovasiborneo.co.id– Menjaga kondusifitas keamanan dan kenyamanan kehidupan bersama, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bertemu, berkumpul dan berdialog dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, praktisi di bidang akademis yaitu rektor dan pimpinan universitas serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Pertemuan dan dialog ini digelar untuk mendengar masukan dari berbagai pihak terkait beberapa situasi seperti Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), kondisi infrastruktur yang menyebabkan arus kepadatan/kemacetan ruas jalan ke arah kabupaten dan provinsi lain serta konflik sosial di Bangkal, Seruyan dan jelang pelaksanaan Pemilu 2024.
Beberapa kejadian yang di atas tersebut berpengaruh pada kamtibmas di Kalteng. Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran dalam arahannya meminta kepada masyarakat untuk tidak mengedepankan kekerasan ketika menyampaikan aspirasinya. Menyelesaikan segala sesuatu menurutnya secara musyawarah mupakat.
“Mengimbau masyarakat tidak lagi membawa sajam (senjata tajam) ketika menyampaikan aspirasi. Mengedepankan kekerasan tidak dibenarkan,” kata Gubernur dalam arahannya melalui sistem daring di acara pertemuan “Hasupa Hasambewa” digelar di Aula Jayang Tingang Kompleks Kantor Gubernur Kalteng, Senin (16/10/2023).
Gubernur mengungkapkan tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat bersikap dan bertindak karena ingin menuntut haknya seperti yang terjadi di Bangkal, Seruyan beberapa waktu lalu. “Unjuk rasa harus arif dan bijaksana,” tandasnya.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mengharapkan hal yang sama kepada semua elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban, kenyamanan dan keamanan. Apalagi menurut Wagub seperti mandau dan tombak adalah senjata khas suka dayak harus dijaga kesakralannya. “Harapan dan pesan Pak Gubernur bahwa kita menghendaki suasana tetap kondusif,” jelasnya.
Terkait masalah Bangkal, Seruyan kedepannya bisa terselesaikan dengan baik.
“Kalau ini bisa dilakukan secara perlahan dan pasti berkenaan dengan itu permasalahan di Bangkal bisa diselesaikan,” ungkapnya dengan optimis.
Untuk masalah Karhutla, Wagub meminta untuk bahu membahu mengatasinya agar kondisi Kalteng kondusif. “Lima kabupaten/kota yang menetapkan tanggap darurat harus kita dukung,” tegasnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kalteng H. Nuryakin lebih lanjut menuturkan gejolak yang terjadi di masyarakat dari konflik sosial, masalah infrastruktur hingga karhutla diselesaikan secara bertahap.
“Secara bertahap dan komprehensif. Tadi kita sudah ikrar bersama, menjadi acuan kita,” tutur Sekda.
Organisasi kemasyarakatan adat, suku dan agama yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah melakukan ikrar bersama menjaga keamanan dan kenyamanan kehidupan bersama. Deklarasi ini disampaikan dalam acara Hasupa Hasambewa dan ada beberapa poin yang termuat dalam ikrar tersebut salah satu di antaranya adalah berkomitmen menjaga norma dalam penyampaian berpendapat dengan pelibatan massa, menjaga ketertiban, dan tidak menganggu kepentingan umum, tidak bertindak anarkis serta tidak menggunakan atribut senjata tajam yang tidak diperbolehkan dan atau yang berpotensi melukai diri dan kelompok lain serta merugikan kepentingan orang banyak.
“Bagaimanapun juga Kalteng tidak akan damai tentram kalau tidak didukung oleh semua elemen,” tambahnya.
