PALANGKA RAYA-http://Inovasiborneo.co.id– Pemerintah Provinsi Kalteng bekerjasama denga BPJS Kesehatan menggelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Semester II, di Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur, Kamis (29/9/2022).
Forum tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Katma F. Dirun mewakili Sekretaris Daerah Nuryakin dan turut dihadiri oleh Deputi Direksi Wilayah Kaltimseltengtara BPJS Kesehatan Priyo Hadisusanto, Asisten Deputi Bidang Kinerja Kantor Cabang BPJS Kesehatan, Indro Agus Darmawan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, Sampit dan Muara Teweh dan Kepala Bidang Perluasan Pengawasan serta Pemerikasaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, Sampit dan Muara Teweh.
Pertemuan merupakan forum untuk saling berkomunikasi, diskusi dan update informasi. “Sekaligus kami meminta masukan terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik dari sisi coverage maupun kualitas layanan,” ungkap Deputi Direksi Wilayah Kaltimseltengtara BPJS Kesehatan Priyo Hadisusanto.
Dalam laporannya, Priyo menyebutkan di Kalteng sendiri, terhitung 1 September 2022 jumlah penduduk Kalteng terdaftar Program JKN KIS ada 2.471.000 jiwa atau 92,45% dari jumlah penduduk Kalteng berdasar data kependudukan semester 1 tahun 2022.
Untuk itu ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan Pemprov Kateng terhadap program JKN sehingga cakupan di Kalteng bisa mencapai 92 persen dan berharap terus berkolaborasi dan bersinergi meningkatkan cakupan dan mengupayakan keaktivan peserta.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Katma F. Dirun mewakili Sekda Nuryakin menekankan bahwa jaminan nasional adalah hak seluruh rakyat Indonesia dan amanat konstitusi UUD’45. “Karena amanat tertinggi maka kewajiban bagi kita untuk menindaklanjutinya sehingga masyarakat khususnya di Kalteng mendapatkan hak jaminan sosialnya.
Ini menjadi tanggung jawab bersama lintas sektoral antara pemerintah pusat dan daerah untuk bekerjasama berupaya mensukseskan program strategis nasional ini,” tegasnya. Salah satu upaya Pemprov Kalteng memastikan ada jaminan kesehatan dan akses layanan kesehatan masyarakat Kalteng. “Untuk itu semua upaya dan semua langkah penting dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan yang lebih prima,” pungkasnya.
Forum turut dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemprov Kalteng atau yang mewakili antara lain dari Dinas Kesehatan, Disnakertrans, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Sosial, Bappedalitbang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendidikan dan Biro Kesra Setda Prov. Kalteng. (dew/frd)
