Palangka Raya –http://inovasiborneo.co.id– Pemprov Kalteng gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Tahun 2024, bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (27/3/2024).
Nampak hadir Dalam Rakor Gubernur Kalteng,Wakil Gubernur ,Ketua TP PKK Prov. Kalteng Ivo Sugianto Sabran, Sekda Prov Kalteng H Nuryakin, Staf Ahli Gubernur dan Asisten Setda, serta Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kalteng. Hadir pula Bupati, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota beserta jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo mengatakan rakor ini dilaksanakan untuk menyatukan pandangan dan menyinkronkan pelaksanaan program-program yang dijalankan oleh Pemprov Kalteng.
“Beberapa Kabupaten juga mengalami kenaikan dalam struktur anggaran, ini juga akibat karena adanya upaya maksimal yang dilakukan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Wagub Kalteng H Edy Pratowo
Sementara, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran dalam arahannya menyampaikan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mempunyai tekad dan komitmen yang sama, serta sinergi yang kuat dalam membangun Kalteng.
“Pendapatan Asli Daerah harus terus dioptimalkan untuk memperkuat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Gali berbagai potensi yang dimiliki daerah masing-masing dan prioritaskan pembangunan tetap sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian dalam arti luas terutama melalui upaya hilirisasi dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan,” kata Gubernur.
Ia menambahkan, upaya percepatan penurunan stunting harus menjadi prioritas, dalam rangka pengembangan SDM Kalteng yang unggul.
“Selain stunting, kita juga masih harus berjuang untuk menurunkan angka Perkawinan Usia Anak dan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) untuk pemenuhan hak-hak anak,” imbuhnya.
Selain itu, sambungnya, pemanfaatan Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR) diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penanganan stunting, pembangunan jalan desa, dan program strategis lainnya di sekitar hutan.
“Keberadaan Perusahaan Besar Swasta (PBS) Kelapa Sawit dan pertambangan juga diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” jelasnya.
Ia juga meminta agar pembangunan sektor infrastruktur dan objek wisata terus didorong, baik jalan dan jembatan untuk konektivitas maupun ikon daerah.
“Meski inflasi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 hingga saat ini relatif terkendali, bahkan masuk 10 besar Provinsi dengan inflasi terendah se-Indonesia, namun kita tidak boleh lengah. Kita juga perlu fokus menguatkan Sektor Ketahanan Pangan, diantaranya dengan menyukseskan Program Strategis Nasional Food Estate dan peningkatan produksi padi khususnya melalui upaya Optimasi Lahan Rawa,” sebutnya.
