Palangka Raya –IB-Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 Rapat dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo Istana Kepresidenan, Bogor.
Rapat ini dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh serta sejumlah narasumber diantaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Peserta rapat adalah seluruh Gubernur, Bupati/Walikota serta seluruh Pimpinan dan pendamping Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Rapat kali ini diikuti oleh. Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo Kegiatan ini dihadiri secara virtual melalui video conference dari Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (27/5/2021).
Rapat diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan mengusung Tema, “Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi”.
Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodomenyampaikan peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan yakni me menjamin tercapainya tujuan Pemerintah, menjamin tujuan tercapainya program, menjamin tercapainya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien. Joko Widodo menegaskan, pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi di korupsi.
“Tahun 2021 ada Tahun percepatan pemulihan Nasional”, pungkas Joko Widodo.
Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Atehmengutarakan bahwa Tahun 2021 adalah momentum untuk pulih dari dampak pandemi Covid-19. APBN dan APBD menjadi instrumen penting dan harus diselenggarakan secara efektif.
Muhammad Yusuf Ateh juga menyampaikan bahwa Tahun 2021, BPKP telah merancang agenda pengawasan, yang merupakan upaya untuk fokus mengawasi sektor yang krusial, mendorong pemilihan ekonomi dan kesuksesan pembangunan baik ditingkat Pusat maupun Daerah. BPKP juga telah merancang evaluasi dan penganggaran pada Pemerintah Pusat dan Daerah dengan tujuan memperbaiki prioritas belanja agar betul-betul memiliki dampak kepada masyarakat.
Wakil Gubernur Kalteng didampingi oleh Plt. Inspektur Prov. Kalteng Saring.
