PT. PADA IDI DIDUGA GUNAKAN POLITIK ADU DOMBA

 

Barut IB- PT. PADA IDI adalah perusahaan pertambangan dibidang batu bara yang beroperasi di wilayah desa Muara Inu , Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, provinsi Kalimantan Tengah, menyimpan kisah tersendiri, bak api dalam sekam, mengandung potensi konflik dan mengarah pada kejadian saling serang sesama masyarakat antar desa seperti baru baru ini hampir saja terjadi.

Berawal dari pengingkaran yang dilakukan oleh PT. PADA IDI atas pembayaran sisa pembebasan tanah/lahan milik masyarakat desa Muara Inu sejumlah Rp. 2. 289.575.281,- (Dua Miliar, Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta, Lima Ratus Tujuh Tujuh Puluh Lima Ribu, Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), dimana sebelumnya sudah terbayar DP (down payment) sejumlah Rp. 4.081.333.319,- atau empat miliar, delapan puluh satu juta, tiga ratus tiga puluh tiga ribu, tiga ratus sembilan belas rupiah.

Hampir 2 tahun penantian warga desa Muara Inu terhadap pelunasan pembebasan lahan tersebut tak kunjung terealisasi, bahkan PT. PADA IDI terkesan mengkriminalisasi warga masyarakat desa Muara Inu dengan melaporkan warga pemilik tanah kepada Polsek setempat dan diduga melakukan adu domba antar masyarakat desa sekitar pertambangan, sehingga masalah pelunasan pembebasan lahan mulai dikaburkan dan menjadi tidak jelas seolah olah ada perkara tumpang tindih pemilik tanah. Padahal sangat jelas tertuang dalam surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara Nomor : 116/DAD-BU/IV/2018, tanggal 16 April 2018 perihal pertimbangan Adat yang menyatakan bahwa lahan tersebut adalah legal dan sah milik warga Muara Inu dan berada diwilayah desa Muara Inu.

Tanah tersebut menurut informasi dilapangan, ada beberapa hektar diduga sengaja dibayarkan oleh managemen PT. PADA IDI kepada warga desa lain yang notabene berbatasan satu desa dengan desa Muara Inu, padahal sudah sangat diketahui jauh sebelumnya bahwa wilayah tanah tersebut berada di desa Muara Inu dan dimiliki warga desa Muara Inu yang sebagiannya sudah dibayarkan dan sepakat untuk dilunasi.

Pemerintah desa Muara Inu menyurati Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, memohon bantuan menagih sisa DP (down payment) yang tak kunjung dibayar sudah hampir 2 tahun berjalan. Dalam surat tersebut juga pemerintah desa Muara Inu keberatan atas penjemputan terhadap warganya oleh anggota polsek Lahei yang diakibatkan karena pelaporan dari pihak management PT. PADA IDI yang terkesan mengkriminalisasi.

Keinginan masyarakat desa Muara Inu tak kunjung reda untuk menagih PT. PADA IDI membayar sisa pembebasan tanah mereka, bahkan tempo hari warga desa yang tak merasa puas melakukan aksi unjuk rasa dilokasi tanah mereka dan bermaksud menghentikan kegiatan PT. PADA IDI di tanah yang belum dilunasi. Namun aksi tersebut berhasil diredam oleh pihak Polres Barito Utara dan Polsek Lahei sehingga disepakati ada pertemuan yang difasilitasi Polres Barito Utara yang akan dilaksanakan tanggal 30 Januari 2019 yang lalu, namun pertemuan itu hanya isapan jempol yang terkesan hanya mengalihkan tujuan masyarakat memperjuangkan haknya yang belum dilunasi.

Pemerintah desa Muara Inu kembali melayangkan surat pemberitahuan kepada Polres Barito Utara perihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Pebruari 2019 mendatang dengan jumlah masa yang lebih banyak dari sebelumnya.

Nampaknya emosi warga kian tak terbendung, lantaran mereka merasa diadu domba, dipermainkan, dan merasa dikriminalisasi sementara hak hak mereka mulai diingkari.

Menyikapi hal ini Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah memanggil Direktur Utama PT. PADA IDI untuk hadir klarifikasi masalah tersebut pada hari Jum’at, 8 Pebruari 2019 di Betang Hapakat jalan RTA Milono No. 163 Palangka Raya, dan memanggil pula Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara untuk didengar keterangannya, serta Damang, Mantir Adat juga kepala Desa Muara Inu.

Sementara yang ditugaskan dari biro hukum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah bapak Letambunan, SH berharap masalah ini agar segera diselasaikan secepatnya agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan antara masyarakat dan perusahaan apalagi ini menjelang pemilu, menjaga daerah tetap kondusif dan tidak mudah ditunggangi politik praktis, kami berharap ada kerjasama yang baik dari pihak PT. PADA IDI, mereka sudah mengambil keuntungan, ya bayarlah yang menjadi hak masyarakat. Berkaca pada UU no. 4 tahun 2009 pasal 136 ayat 1, “Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi “WAJIB” menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”. boleh dilakukan pembayaran secara bertahap tapi bukan mencicil, katanya. @dikaputra.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *